Tampilkan postingan dengan label Teori Budaya Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Teori Budaya Politik. Tampilkan semua postingan
Jumat, 24 Juni 2011
URGENSI PENDIDIKAN DALAM BUDAYA POLITIK
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia baru yang dicita-citakan banyak orang adalah masyarakat baru yang disebut civil society. Hal ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk mencari bentuk-bentuk sintetik baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan.1
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berpihak pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan pada bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri, dan kreatif. Ukuran kesejahteraan rakyat harus menyertakan indikator menguatnya etika sosial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik, kreativitas budaya, dan komitmen moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak sematamata menggunakan indikator ekonomi,2 meskipun ekonomi menjadi salah satu indikator di dalamnya.
Suksesnya pembangunan adalah perubahan kesadaran setiap individu. Perubahan kesadaran jauh lebih permanen daripada perubahan secara material. Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan diharapkan para pelaku politik di negeri ini bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat. Bagaimana setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di pertahankan.
B. Tinjuan Teori
1. Ilmu Budaya Dasar
merupakan pengetahuan tentang perilaku dasar-dasar dari manusia
Budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan/percaya, seni, moral, hukum, adapt istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggoa masyarakat.
Vijay Sathe Culture is the set of important assumption (opten unstated) that members of a community share in common. Budaya adalah seperangkat asumsi penting yang dimiliki bersama anggota masyarakat. Edgar H. Schein : Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi ekstrenal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu diajarkan/diwariskan kepada angota-anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan dan merasakan terkait degan masalah-masalah tersebut.
Relevansi masalah korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu wujud atau dampak dari penyimpangan budaya kerja dengan tema kebudayaan adalah keterkaitannya dalam hal unsur-unsur kebudayaan itu sendiri sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat terutama unsur tentang sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan. Obyek dari masalah budaya ini adalah perubahan sistem nilai yang dianut masyarakat atau perubahan pola pikir masyarakat sehingga menimbulkan pergeseran nilai.
2. Idealitas dan Realitas Budaya Politik
Budaya politik didefinisikan oleh Almond dan Verba sebagai suatu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.4 Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu.
Sementara itu, mengenai objek politik menurut Albert dan Verba mencakup tiga komponen; kognitif, afektif, dan evaluatif.5 Komponen kognitif digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki sistem politiknya secara keseluruhan. Komponen afektif berbicara tentang aspek perasaan seorang warga negara yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pembentukan perasaan tersebut.
Konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Oleh karena itu, dalam menuju arah pembangunan dan modernisasi suatu masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik ini dalam suatu derajat yang sangat tinggi-- dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritastertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.6
Wilayah politik, baik pada dataran praktis maupun teoretis adalah wilayah yang berkaitan dengan etika karena politik berkait erat dengan berpikir dan berperilaku dalam hubungannya dengan kekuasaan, baik untuk mendapatkan atau mengelolanya. Etika politik tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari etika kemanusiaan secara universal.7 Politik tidak hanya berurusan dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan, tetapi juga dengan asas-asas moral, dengan nilai-nilai kepentingan nasional, kesejahteraan umum, dan kehormatan nasional.8 Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai moralitas menjadi asas penting dan niscaya dalam politik. Tanpa moral politik hanya akan menjadi salah satu bentuk penyengsaraan sekaligus penindasan bagi masyarakat.
Dalam kehidupan politik seringkali muncul fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral,9 yaitu tindakan politik yang semata-mata untuk merebut dan memperoleh kekuasaan karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya seseorang atau kelompok akan memperoleh keuntungan materi, popularitas, dan fasilitas yang membuat hidupnya serba berkecukupan dan memperoleh status sosial yang tinggi. Dalam format politik yang demikian dapat dipastikan, siapapun akan mengorbankan apa saja dan dengan cara bagaimanapun berusaha untuk mencapai tujuan politiknya. Dengan kata lain, kekuasaan adalah segala-galanya sehingga harus diperjuangkan dengan mati-matian.
Sejak pembahasan pertama oleh dua filsuf Yunani klasik, Plato dan Aristoteles, mengenai hakikat kegiatan politik memang berkaitan dengan masalah moral. Politik didefinisikan sebagai keperihatinan pada isu-isu umum yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan komunitas. Mereka membedakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan umum dipandang sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Aristoteles menyatakan, “Manusia pada hakikatnya adalah makhluk politik; sudah menjadi pembawaannya hidup dalam suatu polis”. Hanya dalam polis manusia dapat mencapai nilai moralnya yang paling tinggi. Di luar polis, manusia dapat menjadi subhuman (binatang buas) atau superhuman (Tuhan).10
Berdasarkan konsepnya, keadilan terdiri atas kemerdekaan dan persamaan. Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar menurut hukum, meliputi kebebasan mengemukakan gagasan, berbicara, berorganisasi, dan memberikan suara.11 Dengan demikian, kegiatan politik harus berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama sekaligus upaya penegakan unsur-unsur keadilan. Bukan seperti yang seringkali dipertontonkan oleh para politisi, yang menggunakan konsep kepentingan umum sebagai topeng untuk membenarkan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Seharusnya kesejahteraan dan keadilan bukan saja milik para pemangku politik yang berkuasa, melainkan juga hak seluruh masyarakat.
Dalam budaya politik, birokrasi pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini masih belum bergeser dari paradigma kekuatan, bukan pelayanan. Dalam paradigma kekuasaan terkandung hak-hak untuk mengatur, untuk itu mereka memperoleh sesuatu dari mereka yang diatur. Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, bukan yang menguasai. Oleh karena itu, rakyat harus memberikan sesuatu kepada penguasa agar dapat melayaninya. Fenomena sosial menunjukkan betapa rakyat dibuat sibuk oleh aparat pemerintah untuk upacara penyambutan presiden, sebagai penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjung ke daerah kekuasaannya.12 Demikian pula ketika para petinggi pemerintahan lain berkunjung, pengadaan acara-acara seremonial, dan pengagungan simbol-simbol menjadi momen penting yang menghabiskan banyak dana yang sebenarnya kurang bermanfaat. Hal ini menunjukkan upaya rakyat untuk menghormati pemerintah/atasan agar mereka tetap mendapat pelayanan. Padahal secara esensial, pelayanan menjadi tugas yang diemban oleh pemerintah.
Affan Gaffar (alm.) mengemukakan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga; hierarkhi tegar, patronage (patron-client), dan neo-patrimonialistik.13 Hierarkhi yang tegar memilahkan dengan mengambil jarak antara pemegang kekuasaan dengan rakyat sehingga kalangan birokrat sering menampakkan diri dengan self-image yang bersifat benevolent. Seolah-olah mereka sebagai kelompok pemurah, baik hati dan pelindung rakyat, sehingga ada tuntutan rakyat harus patuh, tunduk, dan setia pada penguasa. Perlawanan terhadap penguasa akan menjadi ancaman bagi rakyat. Lebih tragis lagi, suatu upaya untuk melindungi hak mereka sendiri pun diartikan sebagai perlawanan pula.
Nurcholish Madjid menyatakan, “Sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem politik yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia”.14 Artinya, cita-cita politik seharusnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama secara kemanusiaan, tidak hanya menguntungkan kelompok atau golongan, terlebih individu tertentu sebagai pemegang kekuasaan.
Apapun budaya politik yang dianut, yang terpenting bahwa penguasa politik jangan menjauh dari realitas rakyat yang telah memilihnya. Pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat jangan hanya terhenti pada perjuangan rakyat dalam mempertahankan figur/tokohnya.
Fenomena yang sering dijumpai, setelah memenangkan pemilu dan berhasil menjadi pemimpin, mereka lupa diri dan lebih parahnya mereka tidak lagi perduli pada rakyat. Bila kekuasaan masih didominasi oleh sistem feodal dan patrimonial-irrasional, maka demokrasi yang didambakan oleh setiap orang akan sulit terwujud.
3. Peran Pendidikan dalam Mewarnai Budaya Politik
Hakikat dan tugas pokok pendidikan adalah menjadikan siswa manusia yang humanis.15 Pendidikan juga harus membekali generasi muda untuk mampu mengatasi pendangkalan hidup. Untuk itu, pendidikan perlu membantu siswa untuk dapat memuliakan hidup. Di sini, pendidikan ditantang tidak hanya mampu membantu anak didik agar hidupnya berhasil, tetapi lebih-lebih dapat bermakna. Pendidikan harus mampu memberikan kearifan. Kearifan dimaksudkan tidak hanya mengenai individu, tetapi juga demi kepentingan umum dan masyarakat secara luas.
Manusia tidak hanya terdiri dari kemampuan intelektualitasnya saja. Pendidikan yang baik tidak boleh tergoda untuk sekadar menekankan kehebatan dan perkembangan intelektualitas semata.
Pendidikan perlu membekali diri untuk pembinaan hati nurani, jati diri, rasa tanggung jawab, sikap egaliter, dan kepekaan normatif yang menyangkut makna nilai dan tata nilai. Nilai, jati diri, dan sikap egaliter ini menyangkut “hati” dan afeksi. Pendidikan juga harus membantu siswa untuk membentuk hati dan perasaannya, belajar mengendalikan diri, mengajar untuk menghindari sifat sombong, sewenang-wenang, dan merendahkan orang lain.16 Singkat kata, sekolah secara sadar harus membina cipta, rasa, dan karsa siswa secara simultan.
Pendidikan harus mengkaji kembali perlunya pendidikan nilai atau moral, pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter yang disadari selama ini ditelantarkan. Oleh karena nilai merupakan inti dari setiap kebudayaan, khususnya nilai moral. Nilai-nilai tersebut bukanlah nilai-nilai subjektif, tetapi nilai-nilai objektif dan nilai-nilai hakikat kemanusiaan (human dignity) yang menjadi perekat dasar dan pengikat dalam kehidupan bersama.17
Aktualisasi pendidikan politik menuntut untuk segera diaplikasikan dalam seluruh jenjang pendidikan. Sedini mungkin pada setiap individu ditanamkan sikap terbuka, jujur, menghargai, dan mau mendengarkan pendapat orang lain, pembiasaan hidup disiplin, serta pemahaman makna hak dan tanggung jawab, sekaligus pemahaman untuk mampu menyeimbangkan keduanya.
Diharapkan nilai-nilai ini dapat menjadi jati diri yang terus dimiliki dan teraplikasikan dalam kehidupan. Penanaman nilai-nilai ini dapat dilakukan secara serentak oleh guru, orangtua, dan lingkungan yang mengitarinya. Upaya yang lebih efektif adalah dengan pemberian contoh teladan (uswah hasanah) pada anak dalam kehidupan sehari-hari karena jika hanya dengan teori saja, konkrisitas moral tersebut tidak akan ditemukan, dan teori hanya akan menjadi teori saja, tanpa adanya upaya untuk mengaktualisasikannya.
Pentingnya keteladanan ini bahkan disebut sebagai biang segala persoalan oleh Kartono sebagaimana dikutip oleh Paulus Mujiran.19 Krisis keteladanan menjadi salah satu penyebab muramnya wajah pendidikan di tanah air, yang berimbas pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bukti yang dapat dilihat adalah rendahnya keteladanan pemimpin kepada rakyatnya.
Masyarakat tidak lagi menemukan panutan yang dapat dijadikan contoh. Padahal dalam kehidupan bersama, keteladanan adalah hal yang mutlak. Akibatnya, timbul krisis kepercayaan berimbas pada hilangnya legitimasi penguasa itu sendiri.
Pendidikan tidak dapat terpisah dari struktur kebudayaan, di mana proses pendidikan itu terjadi. Proses pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan.20 Dengan demikian, kebudayaan akan berkembang sesuai dengan kemampuan pendidikan manusia. Konsep kultural yang antisipatif untuk menyongsong masa depan berpusat pada spiritualitas agama dan kearifan kebudayaan.
Artinya, kalau aspirasi negarawan sudah mulai percaya pada agama dan kearifan budaya, berarti sebagai bangsa kita sudah kembali menyiapkan hati nurani yang selama ini diabaikan dan spiritualitas tidak menjadi perhatian utama. Padahal dalam setiap konsep, sistem, dan strategi tidak bisa terlepas dari hal ini. Tegasnya, tampilnya agama merupakan rehumanisasi sejarah.21
Dalam budaya politik, menurut Tilaar, terdapat perbedaan antara budaya politik yang terpuji dengan budaya politik yang tercela ini terletak pada nilai-nilai dan sistem nilai yang mendasari cara mendapatkan kepercayaan dari rakyat, cara memimpin rakyat, dan cara mempergunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat.22 Budaya politik yang baik dan terpuji adalah budaya politik yang menekankan pada prinsip-prinsip tentang keharusan mendahulukan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok, serta perlunya melibatkan rakyat (atau setidaknya mempertimbangkan kepentingan rakyat) dalam setiap pengambilan keputusan politik. Sebaliknya, budaya politik yang jelek atau tercela ditandai oleh praktik-praktik mendahulukan kepentingan individu dan kelompok di atas kepentingan rakyat, berorientasi pada kepentingan penguasa saja, dan mengabaikan kepentingan rakyat.
Politik yang identik dengan kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, banyak konsesi diberikan dengan mengorbankan tujuan utama politik itu sendiri, yaitu kesejahteraan bersama. Haryatmoko menyatakan bahwa budaya politik tidak bisa dilepaskan dengan etika politik, yang mengandaikan aspek normatif (moral dan etika), kaidah kebudayaan (kejujuran dan keadilan), dan peduli terhadap pembinaan nilai-nilai dan perwujudan cita-cita.23 Oleh karena itu, perlu disadari dan dilakukan upaya untuk mengembalikan hakikat aspek-aspek politik, agar dapat membantu terwujudnya bangsa yang civilized, meskipun hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu perjuangan secara serentak dari semua pihak lebih dari satu generasi (bersifat evolusioner).
Para politikus kita tidak menyadari bahwa pendidikan bersifat antisipatoris dan preparatoris,24 yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa mendatang. Pemikir dan pelaku yang baik di bidang ekonomi dan politik tidak akan muncul secara mendadak atau ‘dikarbit’, tetapi mereka harus dibina secara sistematis selama kurun waktu yang panjang. Kondisi kehidupan pendidikan saat ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan ekonomi dan politik di masa depan. Kalau kita sekarang membiarkan kondisi pendidikan yang menyedihkan ini terus berlangsung, maka dapat diramalkan kehidupan ekonomi dan politik kita 15 tahun yang akan datang juga tetap menyedihkan. Kelalaian untuk melakukan investasi pendidikan saat ini harus ditebus dengan harga mahal di masa depan.
C. Analisis
Pendidikan sebagai proses pengembangan sikap demokratis. Dalam proses pendidikan ini, kita berhadapan dengan seorang individu yang ‘sedang menjadi’. Kekuasaan dalam pendidikan berarti kekuasaan untuk memberikan kesempatan (opportunity) dari kebebasan manusia. Manusia sebagai subjek harus merasa bebas. Dari kebebasan inilah dibimbing kepada kemampuan mengambil keputusan, merumuskan alternatif, dan secara bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik.25 Demokrasi di sini bukan dalam arti formal, tetapi merupakan sikap hidup yang dinyatakan dalam perbuatan (action), sebagai hasil refleksi dari pengalaman nyata dalam kehidupan.
Upaya pengembangan budaya politik demokratis harus dilakukan dengan melibatkan segmen masyarakat, mulai dari elit politik hingga rakyat awam. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan kewargaan (civic education). Civic education merupakan saran pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru untuk melahirkan generasi muda yang menguasai pengetahuan, mengerti nilai-nilai, dan memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melestarikan demokrasi. Transisi Indonesia ke arah demokrasi memerlukan reformasi dalam tiga bidang besar secara simultan.26 Pertama, reformasi sistem (constitutional reforms) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan (institutional reforms and empowement) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.
Senada dengan hal itu, menurut Asykuri Ibn Chamim, salah satu cara untuk mengalami demokrasi dan menjadi civilized adalah melalui pedidikan kewargaan. Di dalam pendidikan kewargaan terkandung makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, nilai, sistem, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban.27 Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewargaan, antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa di wariskan begitu saja, tetapi harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan.
Pendidikan kewargaan sudah mendesak untuk segera dilakukan, mengingat masa transisi menuju demokrasi mengalami beragam patologi sosial yang terjadi di tengah masyarakat seringkali kontra-produktif dengan upaya penegakan demokrasi itu sendiri. Di antara patologi sosial yang terjadi antara lain; hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas, kemerosotan nilai-nilai toleransi, memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan dan rasa tolong menolong, melemahnya nilai dalam keluarga, maraknya praktik KKN dalam pemerintahan, kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi, serta pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan itu sendiri.
Oleh karena itu, pendidikan yang dikembangkan di Indonesia perlu mengembangkan nilai-nilai fundamental masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan sosial yang terjadi begitu cepat.
Tujuannya agar nilai-nilai tersebut dapat menemukan relevansinya, untuk kemudian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problem masyarakat. Pendidikan bukan hanya berupa pemberian konsep-konsep yang “melangit”, karena bagaimanapun juga realitas yang dihadapi masyarakat merupakan realitas yang ada di bumi. Materi-materi yang diberikan jangan hanya memuat ajaran yang dihafalkan tanpa menyentuh kehidupan yang riil, sehingga ketika dihadapkan pada permasalahan, materi yang diperoleh tidak mampu memberikan jawaban dan solusi. Akibatnya, masyarakat bertindak di luar perolehan proses pendidikan. Dengan lain perkataan, pendidikan yang diperoleh merupakan syai-un dan realitas kehidupan yang dihadapi merupakan “syai-un akhar”.
Sebagaimana dikatakan Musa Asy’arie bahwa pendidikan yang ada saat ini masih bersifat “anti realitas”.28 Dunia pendidikan yang ada masih mengajarkan teori-teori belaka tanpa memberikan kesempatan kreatif untuk bergumul dan memahami realitas secara intensif. Padahal hakikat ilmu merupakan objektivikasi intelek terhadap realitas yang ditangkap dalam suatu momen kehidupan tertentu, baik ruang maupun waktu, yang diabstraksikan melalui logika dan diformulasikan menjadi rumusan dalil atau teori. Harus dipahami bahwa realitas yang ada berubah terus-menerus, dinamis, dan bersifat terbatas. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan menghafal teori, tetapi pemahaman terhadap realitas.
Selain anti realitas, pendidikan kita juga hanya mementingkan hasil dengan melupakan proses. Yang menjadi tujuan dalam menempuh pendidikan hanya bagaimana cara untuk memperoleh ijazah dan gelar akademik yang dipuja dan menjadi kebanggaan. Pendidikan tidak lagi menganggap penting proses pembelajaran yang kreatif dan visioner, baik untuk memperkaya khazanah intelektual maupun spiritual. Akibatnya, tanpa rasa malu dan beban moral, banyak orang berlomba-lomba meraih gelar akademik dengan “jual-beli” ijazah, tanpa melalui studi panjang yang berjenjang.
Kemudian tidak jarang pula dijumpai praktik yang berlawanan dengan etika dan moral justru terjadi dalam institusi pendidikan. Fenomena perkelahian, budaya kekerasan, praktik penipuan dan KKN, dan pengekangan kebebasan (berpikir, berkeyakinan, berpendapat, berbeda, dll). Pendidikan tidak lagi mengandung unsur-unsur yang humanis dan memanusiakan manusia. Hal ini menunjukkan betapa pendidikan sudah melenceng dari nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dan sebagai sarana pewarisan budaya dan moral luhur bangsa. Melalui pendidikan yang diterima sebelum seseorang memasuki kehidupan politik akan mewarnai kehidupan politik itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin kokoh pendidikan yang diterima seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk menguasai berbagai kecakapan politik secara positif dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
D.Kesimpulan
Budaya politik di Indonesia menunjukkan pergeseran dari nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi tiang penyangga politik. Politik yang sebenarnya bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat telah berubah menjadi ladang pengerukan materi (memperkaya diri) dan sarana penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan fenomena budaya politik feodal dan masih bersifat patronclient, berarti tidak ada kesesuaian antara idealitas yang diharapkan dengan realitas yang terjadi, sehingga aspek yang perlu dibenahi dan diharapkan mampu memperbaikinya adalah melalui aspek pendidikan.
Berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam dunia politik kita saat ini, setidaknya ada tiga komponen dasar yang perlu dipelajari oleh setiap calon pemimpin politik; kemampuan mengembangkan visi mengenai masyarakat masa depan yang didambakan bersama, kemampuan mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat, dan kemampuan mengembangkan kearifan diri dalam mempergunakan kearifan diri dalam mempergunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.29 Kemampuan yang terakhir ini biasanya disebut sebagai kemampuan untuk bersifat arif dalam mempergunakan kekuasaan, karena akan berkaitan langsung dengan kemampuan mengendalikan diri sebagai seorang penguasa.
Pendidikan yang dapat mengembalikan hakikat budaya politik tersebut adalah pendidikan yang bukan sekadar menjadi banking-process, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak antirealitas, mengutamakan proses daripada hasil serta penyelarasan antara hak, dan tanggungjawab. Walaupun hal ini memerlukan proses yang evolusioner, karena tidak mungkin bila dilakukan secara revolusioner, tetapi kalau tidak pernah dimulai maka akan semakin jauh dari harapan, terlebih kenyataan.
Daftar Pustaka
Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1963. The Civic Culture. Princeton: Princeton University Press.
Andrain, Charles F. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Aristotle. 1962. The Politics. Terj. J. A. Sinclair, Harmondsworth, Middlesex. England: Penguin Books.
Azra, Azyumardi. 2000. “Pendidikan Kewargaan: Membangun Keadaban Demokratis” dalam A. Ubaidillah,
dlkk. Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
Buchori, Mochtar. 2000. “Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia”, dalam Sindhunata (Ed.) Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi. Yogyakarta:
Knisius.. 2001. Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Kanisius.
Fakih, Mansour. 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Freire, Paulo. 2002. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan. Terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif F. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gaffar, Afan. 2005. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
H.A.R. Tilaar. 1999. Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
. 2003. Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural. Magelang: Indonesiatera.
Haryatmoko. 2003. “Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu; Menyingkap Kepalsuan Penguasa” dalam Majalah BASIS No. 11-12 Tahun ke 52, November-Desember 2003.
. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas.
Ibn Chamim, Asyakuri. 2003. “Civic Education di Perguruan Tinggi Beberapa Catatan Pengalaman” dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (Peny.). Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Tim UII Press.
Kuntowijoyo. 1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan.
Madjid, Nurcholish. 1999. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta: Paramadina.
Muhaimin, Yahya. 1991. “Persoalan Budaya Politik Indonesia” dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (Ed.) Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Musa Asy’arie. 2001. Keluar dari Krisis Multidimensi. Yogyakarta: LESFI.
. 2002. Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir. Yogyakarta: LESFI.
. 2002. Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan. Yogyakarta: LESFI.
. 2005. NKRI, Budaya Politik, dan Pendidikan. Yogyakarta: LESFI.
Nadjib, Emha Ainun. 1993. “Akhlaq: Warisan Nomor Satu”, dalam Said Tuhuleley (Peny.) Permasalahan Abad XXI: Sebuah Agenda. Yogyakarta: Sipress.
Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Combridge Mass: Harvard University Press.
Sjamsuddin, Nazaruddin. 1991. “Aspek-Aspek Budaya Politik Indonesia” dalam Alfian dan Nazaruddin
Sjamsuddin (Ed.) Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Indonesia baru yang dicita-citakan banyak orang adalah masyarakat baru yang disebut civil society. Hal ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk mencari bentuk-bentuk sintetik baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan.1
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berpihak pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan pada bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri, dan kreatif. Ukuran kesejahteraan rakyat harus menyertakan indikator menguatnya etika sosial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik, kreativitas budaya, dan komitmen moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak sematamata menggunakan indikator ekonomi,2 meskipun ekonomi menjadi salah satu indikator di dalamnya.
Suksesnya pembangunan adalah perubahan kesadaran setiap individu. Perubahan kesadaran jauh lebih permanen daripada perubahan secara material. Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan diharapkan para pelaku politik di negeri ini bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat. Bagaimana setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di pertahankan.
B. Tinjuan Teori
1. Ilmu Budaya Dasar
merupakan pengetahuan tentang perilaku dasar-dasar dari manusia
Budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan/percaya, seni, moral, hukum, adapt istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggoa masyarakat.
Vijay Sathe Culture is the set of important assumption (opten unstated) that members of a community share in common. Budaya adalah seperangkat asumsi penting yang dimiliki bersama anggota masyarakat. Edgar H. Schein : Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi ekstrenal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu diajarkan/diwariskan kepada angota-anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan dan merasakan terkait degan masalah-masalah tersebut.
Relevansi masalah korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu wujud atau dampak dari penyimpangan budaya kerja dengan tema kebudayaan adalah keterkaitannya dalam hal unsur-unsur kebudayaan itu sendiri sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat terutama unsur tentang sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan. Obyek dari masalah budaya ini adalah perubahan sistem nilai yang dianut masyarakat atau perubahan pola pikir masyarakat sehingga menimbulkan pergeseran nilai.
2. Idealitas dan Realitas Budaya Politik
Budaya politik didefinisikan oleh Almond dan Verba sebagai suatu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.4 Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu.
Sementara itu, mengenai objek politik menurut Albert dan Verba mencakup tiga komponen; kognitif, afektif, dan evaluatif.5 Komponen kognitif digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki sistem politiknya secara keseluruhan. Komponen afektif berbicara tentang aspek perasaan seorang warga negara yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pembentukan perasaan tersebut.
Konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Oleh karena itu, dalam menuju arah pembangunan dan modernisasi suatu masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik ini dalam suatu derajat yang sangat tinggi-- dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritastertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.6
Wilayah politik, baik pada dataran praktis maupun teoretis adalah wilayah yang berkaitan dengan etika karena politik berkait erat dengan berpikir dan berperilaku dalam hubungannya dengan kekuasaan, baik untuk mendapatkan atau mengelolanya. Etika politik tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari etika kemanusiaan secara universal.7 Politik tidak hanya berurusan dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan, tetapi juga dengan asas-asas moral, dengan nilai-nilai kepentingan nasional, kesejahteraan umum, dan kehormatan nasional.8 Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai moralitas menjadi asas penting dan niscaya dalam politik. Tanpa moral politik hanya akan menjadi salah satu bentuk penyengsaraan sekaligus penindasan bagi masyarakat.
Dalam kehidupan politik seringkali muncul fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral,9 yaitu tindakan politik yang semata-mata untuk merebut dan memperoleh kekuasaan karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya seseorang atau kelompok akan memperoleh keuntungan materi, popularitas, dan fasilitas yang membuat hidupnya serba berkecukupan dan memperoleh status sosial yang tinggi. Dalam format politik yang demikian dapat dipastikan, siapapun akan mengorbankan apa saja dan dengan cara bagaimanapun berusaha untuk mencapai tujuan politiknya. Dengan kata lain, kekuasaan adalah segala-galanya sehingga harus diperjuangkan dengan mati-matian.
Sejak pembahasan pertama oleh dua filsuf Yunani klasik, Plato dan Aristoteles, mengenai hakikat kegiatan politik memang berkaitan dengan masalah moral. Politik didefinisikan sebagai keperihatinan pada isu-isu umum yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan komunitas. Mereka membedakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan umum dipandang sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Aristoteles menyatakan, “Manusia pada hakikatnya adalah makhluk politik; sudah menjadi pembawaannya hidup dalam suatu polis”. Hanya dalam polis manusia dapat mencapai nilai moralnya yang paling tinggi. Di luar polis, manusia dapat menjadi subhuman (binatang buas) atau superhuman (Tuhan).10
Berdasarkan konsepnya, keadilan terdiri atas kemerdekaan dan persamaan. Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar menurut hukum, meliputi kebebasan mengemukakan gagasan, berbicara, berorganisasi, dan memberikan suara.11 Dengan demikian, kegiatan politik harus berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama sekaligus upaya penegakan unsur-unsur keadilan. Bukan seperti yang seringkali dipertontonkan oleh para politisi, yang menggunakan konsep kepentingan umum sebagai topeng untuk membenarkan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Seharusnya kesejahteraan dan keadilan bukan saja milik para pemangku politik yang berkuasa, melainkan juga hak seluruh masyarakat.
Dalam budaya politik, birokrasi pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini masih belum bergeser dari paradigma kekuatan, bukan pelayanan. Dalam paradigma kekuasaan terkandung hak-hak untuk mengatur, untuk itu mereka memperoleh sesuatu dari mereka yang diatur. Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, bukan yang menguasai. Oleh karena itu, rakyat harus memberikan sesuatu kepada penguasa agar dapat melayaninya. Fenomena sosial menunjukkan betapa rakyat dibuat sibuk oleh aparat pemerintah untuk upacara penyambutan presiden, sebagai penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjung ke daerah kekuasaannya.12 Demikian pula ketika para petinggi pemerintahan lain berkunjung, pengadaan acara-acara seremonial, dan pengagungan simbol-simbol menjadi momen penting yang menghabiskan banyak dana yang sebenarnya kurang bermanfaat. Hal ini menunjukkan upaya rakyat untuk menghormati pemerintah/atasan agar mereka tetap mendapat pelayanan. Padahal secara esensial, pelayanan menjadi tugas yang diemban oleh pemerintah.
Affan Gaffar (alm.) mengemukakan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga; hierarkhi tegar, patronage (patron-client), dan neo-patrimonialistik.13 Hierarkhi yang tegar memilahkan dengan mengambil jarak antara pemegang kekuasaan dengan rakyat sehingga kalangan birokrat sering menampakkan diri dengan self-image yang bersifat benevolent. Seolah-olah mereka sebagai kelompok pemurah, baik hati dan pelindung rakyat, sehingga ada tuntutan rakyat harus patuh, tunduk, dan setia pada penguasa. Perlawanan terhadap penguasa akan menjadi ancaman bagi rakyat. Lebih tragis lagi, suatu upaya untuk melindungi hak mereka sendiri pun diartikan sebagai perlawanan pula.
Nurcholish Madjid menyatakan, “Sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem politik yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia”.14 Artinya, cita-cita politik seharusnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama secara kemanusiaan, tidak hanya menguntungkan kelompok atau golongan, terlebih individu tertentu sebagai pemegang kekuasaan.
Apapun budaya politik yang dianut, yang terpenting bahwa penguasa politik jangan menjauh dari realitas rakyat yang telah memilihnya. Pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat jangan hanya terhenti pada perjuangan rakyat dalam mempertahankan figur/tokohnya.
Fenomena yang sering dijumpai, setelah memenangkan pemilu dan berhasil menjadi pemimpin, mereka lupa diri dan lebih parahnya mereka tidak lagi perduli pada rakyat. Bila kekuasaan masih didominasi oleh sistem feodal dan patrimonial-irrasional, maka demokrasi yang didambakan oleh setiap orang akan sulit terwujud.
3. Peran Pendidikan dalam Mewarnai Budaya Politik
Hakikat dan tugas pokok pendidikan adalah menjadikan siswa manusia yang humanis.15 Pendidikan juga harus membekali generasi muda untuk mampu mengatasi pendangkalan hidup. Untuk itu, pendidikan perlu membantu siswa untuk dapat memuliakan hidup. Di sini, pendidikan ditantang tidak hanya mampu membantu anak didik agar hidupnya berhasil, tetapi lebih-lebih dapat bermakna. Pendidikan harus mampu memberikan kearifan. Kearifan dimaksudkan tidak hanya mengenai individu, tetapi juga demi kepentingan umum dan masyarakat secara luas.
Manusia tidak hanya terdiri dari kemampuan intelektualitasnya saja. Pendidikan yang baik tidak boleh tergoda untuk sekadar menekankan kehebatan dan perkembangan intelektualitas semata.
Pendidikan perlu membekali diri untuk pembinaan hati nurani, jati diri, rasa tanggung jawab, sikap egaliter, dan kepekaan normatif yang menyangkut makna nilai dan tata nilai. Nilai, jati diri, dan sikap egaliter ini menyangkut “hati” dan afeksi. Pendidikan juga harus membantu siswa untuk membentuk hati dan perasaannya, belajar mengendalikan diri, mengajar untuk menghindari sifat sombong, sewenang-wenang, dan merendahkan orang lain.16 Singkat kata, sekolah secara sadar harus membina cipta, rasa, dan karsa siswa secara simultan.
Pendidikan harus mengkaji kembali perlunya pendidikan nilai atau moral, pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter yang disadari selama ini ditelantarkan. Oleh karena nilai merupakan inti dari setiap kebudayaan, khususnya nilai moral. Nilai-nilai tersebut bukanlah nilai-nilai subjektif, tetapi nilai-nilai objektif dan nilai-nilai hakikat kemanusiaan (human dignity) yang menjadi perekat dasar dan pengikat dalam kehidupan bersama.17
Aktualisasi pendidikan politik menuntut untuk segera diaplikasikan dalam seluruh jenjang pendidikan. Sedini mungkin pada setiap individu ditanamkan sikap terbuka, jujur, menghargai, dan mau mendengarkan pendapat orang lain, pembiasaan hidup disiplin, serta pemahaman makna hak dan tanggung jawab, sekaligus pemahaman untuk mampu menyeimbangkan keduanya.
Diharapkan nilai-nilai ini dapat menjadi jati diri yang terus dimiliki dan teraplikasikan dalam kehidupan. Penanaman nilai-nilai ini dapat dilakukan secara serentak oleh guru, orangtua, dan lingkungan yang mengitarinya. Upaya yang lebih efektif adalah dengan pemberian contoh teladan (uswah hasanah) pada anak dalam kehidupan sehari-hari karena jika hanya dengan teori saja, konkrisitas moral tersebut tidak akan ditemukan, dan teori hanya akan menjadi teori saja, tanpa adanya upaya untuk mengaktualisasikannya.
Pentingnya keteladanan ini bahkan disebut sebagai biang segala persoalan oleh Kartono sebagaimana dikutip oleh Paulus Mujiran.19 Krisis keteladanan menjadi salah satu penyebab muramnya wajah pendidikan di tanah air, yang berimbas pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bukti yang dapat dilihat adalah rendahnya keteladanan pemimpin kepada rakyatnya.
Masyarakat tidak lagi menemukan panutan yang dapat dijadikan contoh. Padahal dalam kehidupan bersama, keteladanan adalah hal yang mutlak. Akibatnya, timbul krisis kepercayaan berimbas pada hilangnya legitimasi penguasa itu sendiri.
Pendidikan tidak dapat terpisah dari struktur kebudayaan, di mana proses pendidikan itu terjadi. Proses pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan.20 Dengan demikian, kebudayaan akan berkembang sesuai dengan kemampuan pendidikan manusia. Konsep kultural yang antisipatif untuk menyongsong masa depan berpusat pada spiritualitas agama dan kearifan kebudayaan.
Artinya, kalau aspirasi negarawan sudah mulai percaya pada agama dan kearifan budaya, berarti sebagai bangsa kita sudah kembali menyiapkan hati nurani yang selama ini diabaikan dan spiritualitas tidak menjadi perhatian utama. Padahal dalam setiap konsep, sistem, dan strategi tidak bisa terlepas dari hal ini. Tegasnya, tampilnya agama merupakan rehumanisasi sejarah.21
Dalam budaya politik, menurut Tilaar, terdapat perbedaan antara budaya politik yang terpuji dengan budaya politik yang tercela ini terletak pada nilai-nilai dan sistem nilai yang mendasari cara mendapatkan kepercayaan dari rakyat, cara memimpin rakyat, dan cara mempergunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat.22 Budaya politik yang baik dan terpuji adalah budaya politik yang menekankan pada prinsip-prinsip tentang keharusan mendahulukan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok, serta perlunya melibatkan rakyat (atau setidaknya mempertimbangkan kepentingan rakyat) dalam setiap pengambilan keputusan politik. Sebaliknya, budaya politik yang jelek atau tercela ditandai oleh praktik-praktik mendahulukan kepentingan individu dan kelompok di atas kepentingan rakyat, berorientasi pada kepentingan penguasa saja, dan mengabaikan kepentingan rakyat.
Politik yang identik dengan kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, banyak konsesi diberikan dengan mengorbankan tujuan utama politik itu sendiri, yaitu kesejahteraan bersama. Haryatmoko menyatakan bahwa budaya politik tidak bisa dilepaskan dengan etika politik, yang mengandaikan aspek normatif (moral dan etika), kaidah kebudayaan (kejujuran dan keadilan), dan peduli terhadap pembinaan nilai-nilai dan perwujudan cita-cita.23 Oleh karena itu, perlu disadari dan dilakukan upaya untuk mengembalikan hakikat aspek-aspek politik, agar dapat membantu terwujudnya bangsa yang civilized, meskipun hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu perjuangan secara serentak dari semua pihak lebih dari satu generasi (bersifat evolusioner).
Para politikus kita tidak menyadari bahwa pendidikan bersifat antisipatoris dan preparatoris,24 yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa mendatang. Pemikir dan pelaku yang baik di bidang ekonomi dan politik tidak akan muncul secara mendadak atau ‘dikarbit’, tetapi mereka harus dibina secara sistematis selama kurun waktu yang panjang. Kondisi kehidupan pendidikan saat ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan ekonomi dan politik di masa depan. Kalau kita sekarang membiarkan kondisi pendidikan yang menyedihkan ini terus berlangsung, maka dapat diramalkan kehidupan ekonomi dan politik kita 15 tahun yang akan datang juga tetap menyedihkan. Kelalaian untuk melakukan investasi pendidikan saat ini harus ditebus dengan harga mahal di masa depan.
C. Analisis
Pendidikan sebagai proses pengembangan sikap demokratis. Dalam proses pendidikan ini, kita berhadapan dengan seorang individu yang ‘sedang menjadi’. Kekuasaan dalam pendidikan berarti kekuasaan untuk memberikan kesempatan (opportunity) dari kebebasan manusia. Manusia sebagai subjek harus merasa bebas. Dari kebebasan inilah dibimbing kepada kemampuan mengambil keputusan, merumuskan alternatif, dan secara bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik.25 Demokrasi di sini bukan dalam arti formal, tetapi merupakan sikap hidup yang dinyatakan dalam perbuatan (action), sebagai hasil refleksi dari pengalaman nyata dalam kehidupan.
Upaya pengembangan budaya politik demokratis harus dilakukan dengan melibatkan segmen masyarakat, mulai dari elit politik hingga rakyat awam. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan kewargaan (civic education). Civic education merupakan saran pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru untuk melahirkan generasi muda yang menguasai pengetahuan, mengerti nilai-nilai, dan memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melestarikan demokrasi. Transisi Indonesia ke arah demokrasi memerlukan reformasi dalam tiga bidang besar secara simultan.26 Pertama, reformasi sistem (constitutional reforms) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan (institutional reforms and empowement) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.
Senada dengan hal itu, menurut Asykuri Ibn Chamim, salah satu cara untuk mengalami demokrasi dan menjadi civilized adalah melalui pedidikan kewargaan. Di dalam pendidikan kewargaan terkandung makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, nilai, sistem, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban.27 Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewargaan, antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa di wariskan begitu saja, tetapi harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan.
Pendidikan kewargaan sudah mendesak untuk segera dilakukan, mengingat masa transisi menuju demokrasi mengalami beragam patologi sosial yang terjadi di tengah masyarakat seringkali kontra-produktif dengan upaya penegakan demokrasi itu sendiri. Di antara patologi sosial yang terjadi antara lain; hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas, kemerosotan nilai-nilai toleransi, memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan dan rasa tolong menolong, melemahnya nilai dalam keluarga, maraknya praktik KKN dalam pemerintahan, kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi, serta pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan itu sendiri.
Oleh karena itu, pendidikan yang dikembangkan di Indonesia perlu mengembangkan nilai-nilai fundamental masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan sosial yang terjadi begitu cepat.
Tujuannya agar nilai-nilai tersebut dapat menemukan relevansinya, untuk kemudian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problem masyarakat. Pendidikan bukan hanya berupa pemberian konsep-konsep yang “melangit”, karena bagaimanapun juga realitas yang dihadapi masyarakat merupakan realitas yang ada di bumi. Materi-materi yang diberikan jangan hanya memuat ajaran yang dihafalkan tanpa menyentuh kehidupan yang riil, sehingga ketika dihadapkan pada permasalahan, materi yang diperoleh tidak mampu memberikan jawaban dan solusi. Akibatnya, masyarakat bertindak di luar perolehan proses pendidikan. Dengan lain perkataan, pendidikan yang diperoleh merupakan syai-un dan realitas kehidupan yang dihadapi merupakan “syai-un akhar”.
Sebagaimana dikatakan Musa Asy’arie bahwa pendidikan yang ada saat ini masih bersifat “anti realitas”.28 Dunia pendidikan yang ada masih mengajarkan teori-teori belaka tanpa memberikan kesempatan kreatif untuk bergumul dan memahami realitas secara intensif. Padahal hakikat ilmu merupakan objektivikasi intelek terhadap realitas yang ditangkap dalam suatu momen kehidupan tertentu, baik ruang maupun waktu, yang diabstraksikan melalui logika dan diformulasikan menjadi rumusan dalil atau teori. Harus dipahami bahwa realitas yang ada berubah terus-menerus, dinamis, dan bersifat terbatas. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan menghafal teori, tetapi pemahaman terhadap realitas.
Selain anti realitas, pendidikan kita juga hanya mementingkan hasil dengan melupakan proses. Yang menjadi tujuan dalam menempuh pendidikan hanya bagaimana cara untuk memperoleh ijazah dan gelar akademik yang dipuja dan menjadi kebanggaan. Pendidikan tidak lagi menganggap penting proses pembelajaran yang kreatif dan visioner, baik untuk memperkaya khazanah intelektual maupun spiritual. Akibatnya, tanpa rasa malu dan beban moral, banyak orang berlomba-lomba meraih gelar akademik dengan “jual-beli” ijazah, tanpa melalui studi panjang yang berjenjang.
Kemudian tidak jarang pula dijumpai praktik yang berlawanan dengan etika dan moral justru terjadi dalam institusi pendidikan. Fenomena perkelahian, budaya kekerasan, praktik penipuan dan KKN, dan pengekangan kebebasan (berpikir, berkeyakinan, berpendapat, berbeda, dll). Pendidikan tidak lagi mengandung unsur-unsur yang humanis dan memanusiakan manusia. Hal ini menunjukkan betapa pendidikan sudah melenceng dari nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dan sebagai sarana pewarisan budaya dan moral luhur bangsa. Melalui pendidikan yang diterima sebelum seseorang memasuki kehidupan politik akan mewarnai kehidupan politik itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin kokoh pendidikan yang diterima seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk menguasai berbagai kecakapan politik secara positif dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
D.Kesimpulan
Budaya politik di Indonesia menunjukkan pergeseran dari nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi tiang penyangga politik. Politik yang sebenarnya bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat telah berubah menjadi ladang pengerukan materi (memperkaya diri) dan sarana penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan fenomena budaya politik feodal dan masih bersifat patronclient, berarti tidak ada kesesuaian antara idealitas yang diharapkan dengan realitas yang terjadi, sehingga aspek yang perlu dibenahi dan diharapkan mampu memperbaikinya adalah melalui aspek pendidikan.
Berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam dunia politik kita saat ini, setidaknya ada tiga komponen dasar yang perlu dipelajari oleh setiap calon pemimpin politik; kemampuan mengembangkan visi mengenai masyarakat masa depan yang didambakan bersama, kemampuan mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat, dan kemampuan mengembangkan kearifan diri dalam mempergunakan kearifan diri dalam mempergunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.29 Kemampuan yang terakhir ini biasanya disebut sebagai kemampuan untuk bersifat arif dalam mempergunakan kekuasaan, karena akan berkaitan langsung dengan kemampuan mengendalikan diri sebagai seorang penguasa.
Pendidikan yang dapat mengembalikan hakikat budaya politik tersebut adalah pendidikan yang bukan sekadar menjadi banking-process, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak antirealitas, mengutamakan proses daripada hasil serta penyelarasan antara hak, dan tanggungjawab. Walaupun hal ini memerlukan proses yang evolusioner, karena tidak mungkin bila dilakukan secara revolusioner, tetapi kalau tidak pernah dimulai maka akan semakin jauh dari harapan, terlebih kenyataan.
Daftar Pustaka
Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1963. The Civic Culture. Princeton: Princeton University Press.
Andrain, Charles F. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Aristotle. 1962. The Politics. Terj. J. A. Sinclair, Harmondsworth, Middlesex. England: Penguin Books.
Azra, Azyumardi. 2000. “Pendidikan Kewargaan: Membangun Keadaban Demokratis” dalam A. Ubaidillah,
dlkk. Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
Buchori, Mochtar. 2000. “Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia”, dalam Sindhunata (Ed.) Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi. Yogyakarta:
Knisius.. 2001. Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Kanisius.
Fakih, Mansour. 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Freire, Paulo. 2002. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan. Terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif F. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gaffar, Afan. 2005. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
H.A.R. Tilaar. 1999. Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
. 2003. Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural. Magelang: Indonesiatera.
Haryatmoko. 2003. “Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu; Menyingkap Kepalsuan Penguasa” dalam Majalah BASIS No. 11-12 Tahun ke 52, November-Desember 2003.
. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas.
Ibn Chamim, Asyakuri. 2003. “Civic Education di Perguruan Tinggi Beberapa Catatan Pengalaman” dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (Peny.). Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Tim UII Press.
Kuntowijoyo. 1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan.
Madjid, Nurcholish. 1999. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta: Paramadina.
Muhaimin, Yahya. 1991. “Persoalan Budaya Politik Indonesia” dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (Ed.) Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Musa Asy’arie. 2001. Keluar dari Krisis Multidimensi. Yogyakarta: LESFI.
. 2002. Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir. Yogyakarta: LESFI.
. 2002. Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan. Yogyakarta: LESFI.
. 2005. NKRI, Budaya Politik, dan Pendidikan. Yogyakarta: LESFI.
Nadjib, Emha Ainun. 1993. “Akhlaq: Warisan Nomor Satu”, dalam Said Tuhuleley (Peny.) Permasalahan Abad XXI: Sebuah Agenda. Yogyakarta: Sipress.
Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Combridge Mass: Harvard University Press.
Sjamsuddin, Nazaruddin. 1991. “Aspek-Aspek Budaya Politik Indonesia” dalam Alfian dan Nazaruddin
Sjamsuddin (Ed.) Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
BUDAYA POLITIK
A. Latar Belakang Masalah
Istilah ’budaya politik’ (political culture) untuk pertama kali muncul pada tahun 1950-an (Almond, 1956), yang penelitian empiris yang substansialnya mulai muncul pada tahun 1960-an. Pada umumnya konsep ’budaya politik’ itu berkaitan dengan ”ketidakpuasan baik terhadap pandangan politik yang mengabaikan masalah-masalah makna dan kebudayaan; maupun terhadap pandangan kultural yang mengabaikan isu-isu politik dan kekuasaan”
(Welch, 1993). Menurut Brown (2002: 779), definisi-definisi budaya politik pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok definisi. Definisi kelompok pertama, kelompok yang membatasi cakupan budaya politik pada orientasi subyektif bangsa-bangsa, kelompok-kelompok sosial atau individual hingga politik. Kelompok ini beranggapan bahwa budaya politik sebagai ”sistem keyakinan-keyakinan empiris, simbol-simbol dan nilai-nilai ekspresif yang menentukan situasi di mana tindakan politik terjadi (Verba, 1965). Dalam arti budaya politik sebagai persepsi subyektif tentang sejarah dan politik, keyakinan dan nilai-nilai mendasar, lokus identifikasi dan loyalitas, serta pengetahuan dan harapan-harapan politik yang merupakan produk dari pengalaman sejarah khusus dari bangsa atau kelompok (Brown, 1977). Kedua; kelompok yang memperluas konsep itu sehingga meliputi pola-pola perilaku politik. Dalam hal ini dapat dianalogikan bahwa ’budaya politik’ sebagai matriks sikap dan perilaku di mana sistem politik berada (White, 1979).
Dalam pengertian yang kedua ini, konsep psikologis demikian melekat, sehingga terjadi perpaduan erat dengan antropologi sosial dan budaya. Pada tahun 1990, diluncurkan keseluruhan seri buku berjudul ”Political Cultures” (Budaya-budaya Politik), dengan penyunting umum Aaron Wildavsky. Dalam buku tersebut gagasan utamanya adalah bahwa ”budaya politik secara luas menjelaskan orang-orang yang menganut nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pilihan-pilihan yang melegitimasi jalan hidup yang berbeda-beda”, tetapi ia menekankan ”keterbukaan terhadap berbagai pendekatan dalam kajian budaya politik”. Berbeda dengan kajian-kajian yang dilakukan tahun 1960-an, para penulis saat ini menekankan berbagai budaya politik yang ditemukan dalam masing-masing negara/bangsa, mengalihkan titik perhatian dari perbedaan antara bangsa-bangsa kepada perbedaan-perbedaan di dalam bangsa-bangsa.
Hal ini sejalan dngan pendapat Welch (1993) bahwa ”lingkungan sosial di mana gerakan orang-orang terbentuk dan diberi makna oleh mereka,”. Lebih jauh Welcha juga mengemukakan bahwa ”budaya” bukanlah seperangkat kenyataan di mana budaya politik merupakan sebuah subyek; ia adalah proses, dan ’budayapolitik’ mengacu kepada proses tersebut dalam aspek politiknya.
B. Landaan Teori
1. Pengertian Budaya Politik
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O’G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :
1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).
Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.
2. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli
Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.
a. Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
b. Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
c. Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
d. Austin Ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
e. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :
Pertama : bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.
Kedua : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.
Ketiga : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.
3. Komponen-Komponen Budaya Politik
Seperti dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.
Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektif (affective oreintatations). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut.
Orientasi kognitif : yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.
4. Tipe-Tipe Budaya Politik
1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan
Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”.
2. Budaya Politik Militan
Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.
3. Budaya Politik Toleransi
Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.
Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya Politik terbagi atas :
· Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut
Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.
· Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif
Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.
Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.
· Berdasarkan Orientasi Politiknya
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :
1. Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
2. Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
1. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.
No Budaya Politik Uraian / Keterangan
1. Parokial 1. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.2. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.3. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.4. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.5. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.6. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
2. Subyek/Kaula 1. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.2. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah3. Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.4. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan.5. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
3. Partisipan 1. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.2. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik)3. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik4. Masyarakat berperan sebagai aktivis.
Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.
Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat efficacy atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (trust) antar warga negara. Oleh karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.
Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya politikpartisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.
Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subyek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan artisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.
Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.
Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh karena itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa dtemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :
1. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture)
2. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)
3. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)
Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik di atas, dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut :
Model-Model Kebudayaan Politik
Demokratik Industrial Sistem Otoriter Demokratis Pra Industrial
Dalam sistem ini cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai poli-tik dan kehadiran pemberian suara yang besar. Di sini jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum in-telektual dengan tindakan persuasif menentang sis-tem yang ada, tetapi seba-gian besar jumlah rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. Dalam sistem ini hanya terdapat sedikit sekali parti-sipan dan sedikit pula keter-libatannya dalam peme-rintahan
Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik, menuntut konformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam pembangunan di segala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan, apalagi kritik. Jika pemimpin itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjukkan kesetiaannya yang tinggi. Akan tetapi, ada pula elite yang menyadari inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan, maka elite itu sedang mengembangkan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan.
Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.
David Apter memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Widjaya, Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982 ..
[2] Gabriel Ben-Dor, “Political Culture Approach to Middle East Politics,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 8, No. 1 (Jan., 1977), 45.
[3] Gabriel Almond, “Comparative Political Sistem,” Journal of Politics, 18 (1956), 395.
[4] Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton: Princeton University Press, 1963), 13.
[5] Sydney Verba, “Comparative Political Culture,” dalam Lucian W. Pye dan Verba (Eds.), Political Culture and Political Development (Princeton: Princeton University Press, 1966), 513.
[6] Ben-Dor, “Political Culture Approach,” 45.
[7] Carole Pateman, “Political Culture, Political Structure and Political Change,” British Journal of Political Science, Vol. 1, No. 3 (Jul., 1971), 293.
[8] Richard E. Dawson dan Kenneth Prewitt, Political Sosialisation (Boston: Little, Brown & Co, 1969), 26.
[9] Pye, “Political Culture,” International Encyclopedia of the Sosial Sciences (1968), sebagaimana dikutip oleh Carole Pateman, “Political Culture,” 292.
[10] Max Weber & Talcott Parsons, The Theory of Sosial and Economic Organization (Chicago: Free Press, 1968), 341.
[11] David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia (London: Routledge, 1994), 112-57.
[12] Ibid., 115.
[13] Ibid., 116.
[14] Douglas Webber, “A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Suharto Indonesia,” Democratization, Vol. 13, No. 3 (June 2006), 397.
[15] Ibid., 409.
[16] Ibid., 410.
[17] Arief Adityawan S., Propaganda Pemimpin Politik Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2008), 74-5.
[18] Mengenai peran militer dalam politik patrimonial Orde Baru, baca, misalnya, H. Crouch, “Patrimonialism and Military Rule in Indonesia,” World Politics, Vol. 31, No. 4 (July 1979), 571-87.
[19] Masdar Hilmy, “Teknokrasi Politik,” Kompas, 5 Februari 2009, 6.
[20] Yudi Latif, “Politik Menebar Membahagiakan,” Kompas, 22 Febriari 2009, 15.
Istilah ’budaya politik’ (political culture) untuk pertama kali muncul pada tahun 1950-an (Almond, 1956), yang penelitian empiris yang substansialnya mulai muncul pada tahun 1960-an. Pada umumnya konsep ’budaya politik’ itu berkaitan dengan ”ketidakpuasan baik terhadap pandangan politik yang mengabaikan masalah-masalah makna dan kebudayaan; maupun terhadap pandangan kultural yang mengabaikan isu-isu politik dan kekuasaan”
(Welch, 1993). Menurut Brown (2002: 779), definisi-definisi budaya politik pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok definisi. Definisi kelompok pertama, kelompok yang membatasi cakupan budaya politik pada orientasi subyektif bangsa-bangsa, kelompok-kelompok sosial atau individual hingga politik. Kelompok ini beranggapan bahwa budaya politik sebagai ”sistem keyakinan-keyakinan empiris, simbol-simbol dan nilai-nilai ekspresif yang menentukan situasi di mana tindakan politik terjadi (Verba, 1965). Dalam arti budaya politik sebagai persepsi subyektif tentang sejarah dan politik, keyakinan dan nilai-nilai mendasar, lokus identifikasi dan loyalitas, serta pengetahuan dan harapan-harapan politik yang merupakan produk dari pengalaman sejarah khusus dari bangsa atau kelompok (Brown, 1977). Kedua; kelompok yang memperluas konsep itu sehingga meliputi pola-pola perilaku politik. Dalam hal ini dapat dianalogikan bahwa ’budaya politik’ sebagai matriks sikap dan perilaku di mana sistem politik berada (White, 1979).
Dalam pengertian yang kedua ini, konsep psikologis demikian melekat, sehingga terjadi perpaduan erat dengan antropologi sosial dan budaya. Pada tahun 1990, diluncurkan keseluruhan seri buku berjudul ”Political Cultures” (Budaya-budaya Politik), dengan penyunting umum Aaron Wildavsky. Dalam buku tersebut gagasan utamanya adalah bahwa ”budaya politik secara luas menjelaskan orang-orang yang menganut nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pilihan-pilihan yang melegitimasi jalan hidup yang berbeda-beda”, tetapi ia menekankan ”keterbukaan terhadap berbagai pendekatan dalam kajian budaya politik”. Berbeda dengan kajian-kajian yang dilakukan tahun 1960-an, para penulis saat ini menekankan berbagai budaya politik yang ditemukan dalam masing-masing negara/bangsa, mengalihkan titik perhatian dari perbedaan antara bangsa-bangsa kepada perbedaan-perbedaan di dalam bangsa-bangsa.
Hal ini sejalan dngan pendapat Welch (1993) bahwa ”lingkungan sosial di mana gerakan orang-orang terbentuk dan diberi makna oleh mereka,”. Lebih jauh Welcha juga mengemukakan bahwa ”budaya” bukanlah seperangkat kenyataan di mana budaya politik merupakan sebuah subyek; ia adalah proses, dan ’budayapolitik’ mengacu kepada proses tersebut dalam aspek politiknya.
B. Landaan Teori
1. Pengertian Budaya Politik
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O’G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :
1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).
Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.
2. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli
Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.
a. Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
b. Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
c. Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
d. Austin Ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
e. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :
Pertama : bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.
Kedua : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.
Ketiga : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.
3. Komponen-Komponen Budaya Politik
Seperti dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.
Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektif (affective oreintatations). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut.
Orientasi kognitif : yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.
4. Tipe-Tipe Budaya Politik
1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan
Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”.
2. Budaya Politik Militan
Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.
3. Budaya Politik Toleransi
Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.
Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya Politik terbagi atas :
· Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut
Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.
· Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif
Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.
Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.
· Berdasarkan Orientasi Politiknya
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :
1. Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
2. Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
1. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.
No Budaya Politik Uraian / Keterangan
1. Parokial 1. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.2. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.3. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.4. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.5. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.6. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
2. Subyek/Kaula 1. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.2. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah3. Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.4. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan.5. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
3. Partisipan 1. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.2. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik)3. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik4. Masyarakat berperan sebagai aktivis.
Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.
Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat efficacy atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (trust) antar warga negara. Oleh karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.
Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya politikpartisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.
Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subyek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan artisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.
Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.
Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh karena itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa dtemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :
1. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture)
2. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)
3. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)
Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik di atas, dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut :
Model-Model Kebudayaan Politik
Demokratik Industrial Sistem Otoriter Demokratis Pra Industrial
Dalam sistem ini cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai poli-tik dan kehadiran pemberian suara yang besar. Di sini jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum in-telektual dengan tindakan persuasif menentang sis-tem yang ada, tetapi seba-gian besar jumlah rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. Dalam sistem ini hanya terdapat sedikit sekali parti-sipan dan sedikit pula keter-libatannya dalam peme-rintahan
Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik, menuntut konformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam pembangunan di segala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan, apalagi kritik. Jika pemimpin itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjukkan kesetiaannya yang tinggi. Akan tetapi, ada pula elite yang menyadari inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan, maka elite itu sedang mengembangkan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan.
Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.
David Apter memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Widjaya, Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982 ..
[2] Gabriel Ben-Dor, “Political Culture Approach to Middle East Politics,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 8, No. 1 (Jan., 1977), 45.
[3] Gabriel Almond, “Comparative Political Sistem,” Journal of Politics, 18 (1956), 395.
[4] Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton: Princeton University Press, 1963), 13.
[5] Sydney Verba, “Comparative Political Culture,” dalam Lucian W. Pye dan Verba (Eds.), Political Culture and Political Development (Princeton: Princeton University Press, 1966), 513.
[6] Ben-Dor, “Political Culture Approach,” 45.
[7] Carole Pateman, “Political Culture, Political Structure and Political Change,” British Journal of Political Science, Vol. 1, No. 3 (Jul., 1971), 293.
[8] Richard E. Dawson dan Kenneth Prewitt, Political Sosialisation (Boston: Little, Brown & Co, 1969), 26.
[9] Pye, “Political Culture,” International Encyclopedia of the Sosial Sciences (1968), sebagaimana dikutip oleh Carole Pateman, “Political Culture,” 292.
[10] Max Weber & Talcott Parsons, The Theory of Sosial and Economic Organization (Chicago: Free Press, 1968), 341.
[11] David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia (London: Routledge, 1994), 112-57.
[12] Ibid., 115.
[13] Ibid., 116.
[14] Douglas Webber, “A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Suharto Indonesia,” Democratization, Vol. 13, No. 3 (June 2006), 397.
[15] Ibid., 409.
[16] Ibid., 410.
[17] Arief Adityawan S., Propaganda Pemimpin Politik Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2008), 74-5.
[18] Mengenai peran militer dalam politik patrimonial Orde Baru, baca, misalnya, H. Crouch, “Patrimonialism and Military Rule in Indonesia,” World Politics, Vol. 31, No. 4 (July 1979), 571-87.
[19] Masdar Hilmy, “Teknokrasi Politik,” Kompas, 5 Februari 2009, 6.
[20] Yudi Latif, “Politik Menebar Membahagiakan,” Kompas, 22 Febriari 2009, 15.
KARAKTERISTIK BUDAYA POLITIK INDONESIA
A. Latar Belakang Masalah
Konsep budaya politik merupakan sebuah upaya sistematik untuk menerapkan pandangan-pandangan psikologi sosial pada kajian politik komparatif.[2] Gabriel Almond, seorang ilmuwan pelopor teori budaya politik pada tahun 1956 menegaskan bahwa “setiap sistem politik itu melekat dalam pola orientasi tertentu terhadap aksi politik…. budaya politik.”[3] Pada karya selanjutnya, Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai “…orientasi politik khusus—sikap-sikap terhadap sistem politik dan berbagai macam bagian dan sikap terhadap peran kedirian dalam sistem tersebut.”[4] Pada tahap selanjutnya, Verba mendefinisikan budaya politik sebagai “sistem keyakinan empiris, simbol ekspresif, dan nilai yang mendefinisikan situasi di mana tindakan politik terjadi.”[5]
Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.
Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.
Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Kehidupan suatu negara tidak terlepas dari kegiatan politik. Kegiatan politik yang identik dengan kekuasaan dalam kehidupan bernegara dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama.(1)
Perkembangan politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang ada dalam masyarakat negara tersebut. Pendidikan dan pemahaman politik masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan budaya politik di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Perkembangan budaya politik di wujudkan dengan terciptanya partai-partai politik. Partai politik selalu berusaha untuk merebut simpati rakyat dalam kegiatan pemilu yang bertujuan untuk menempatkan orang-orang partainya dalam pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ideologi negara dan UUD 1945. Untuk itu, agar masyarakat memiliki pandangan politik yang sesuai, sosialisasi politik dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan lingkungan yang ada.
Semakin stabil pemerintahan, semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik. Pada prinsipnya, tidak ada perubahan yang sempurna, tetapi kita harus berusaha agar perkembangan budaya politik berkembang sesuai dengan yang diharapkan, untuk mencapai kepentingan bersama, sehingga masyarakat yang memegang peranan penting dalam perkembangan budaya politik suatu negara mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih memilih pempinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).2 Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Partisipasi politik masyarakat angat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara.
B. Tinjauan Teori
1. Konsep Budaya Politik
Konsep budaya politik modern telah menggantikan pandangan yang sudah jamak dipegangi tentang karakter nasional, modal kepribadian dan kebiasaan, serta adat-istiadat dari komunitas politik.[6] Konsep budaya politik mencakup banyak aspek dalam fenomena politik, tradisi politik dan cerita kepahlawanan rakyat, semangat institusi publik, politik kewargaan, tujuan yang diartikulasikan sebuah ideology politik, aturan main politik formal maupun non-formal, stereotip, gaya, moda dan langgam pertukaran politik, dan sebagainya.[7] Namun demikian, konsep ini biasanya diringkas sebagai “pola distribusi orientasi terhadap politik yang dimiliki oleh para anggota komunitas politik.”[8]
Budaya politik sebagai sebuah kerangka kerja analitik sebenarnya sudah tidak lagi mampu mengakomodasi sejumlah perkembangan baru dalam kajian ilmu sosial-politik, seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan masyarakat dengan berbagai variabel dan elemennya. Oleh karena itu, budaya politik sebagai kerangka kerja analitik sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan ilmuwan politik modern, karena ia tidak lagi mampu menjelaskan sebuah komunitas dengan berbagai kompleksitasnya yang tidak lagi bisa dijelaskan melalui perspektif tunggal. Kenyataannya, struktur sebuah masyarakat sangatlah kompleks, dan aspek budaya bukan satu-satunya elemen pembentuk sebuah masyarakat. Terdapat banyak variabel lain selain budaya yang juga turut membentuk sebuah masyarakat, seperti ekonomi, kepentingan, dan lain sebagainya.
Dalam artikelnya yang berjudul ‘Political Culture’, Pye menyatakan bahwa “jika konsep budaya politik hendak dimanfaatkan secara efektif, ia perlu dilengkapi dengan analisis struktural. Namun demikian, kesulitannya adalah bahwa struktur politik di satu sisi dapat dilihat sebagai produk yang merefleksikan budaya politik, tetapi juga bersifat “given” yang membentuk budaya politik, di sisi lain.”[9]
Tanpa melihat celah-celah kelemahan teoretik dimaksud, budaya politik sebagai kerangka kerja teoretik tetap masih diperlukan guna membedah realitas kehidupan politik di sebuah negara atau masyarakat. Analisis budaya politik terutama bermanfaat ketika kita hendak mengetahui sejauhmana budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik; apakah perilaku kolektif tersebut produktif dalam konteks pengembangan masyarakat secara umum, bagaimana budaya politik sebuah masyarakat mengalami transformasi menuju masyarakat yang lebih terbuka, adil dan sejahtera. Dalam konteks inilah, makalah ini tetap memanfaatkan perspektif budaya politik dalam melihat realitas perpolitikan di Indonesia.
2. Patrimonialisme, Karakteristik Budaya Politik di Indonesia
Salah satu karakteristik budaya politik yang dialami di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah patrimonialisme. Dalam budaya politik semacam ini, pola kekuasaan berjalan di atas prinsip relasi kuasa antara penguasa sebagai patron (baca: pengayom, pelindung atau penjamin kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan) dan rakyat sebagai obyek yang dilindungi, diayomi dan dijamin kenyamanan, keamanan dan kesejahteraannya. Menurut Max Weber, patrimonialisme merupakan pola relasi kekuasaan tradisional antara seorang patron dan client, di mana
“obyek ketaatan terhadap otoritas pribadi yang dia nikmati berpijak pada status tradisional. Kelompok organisasi yang menjalankan otoritas, dalam kasus yang paling sederhana, terutama berdasar pada hubungan loyalitas individu, yang dikembangbiakkan melalui proses pendidikan. Individu yang menjalankan otoritas bukanlah orang yang ‘hebat’, tetapi seorang ‘pemimpin’. Staf administratifnya tidak terdiri dari para pegawai, tetapi pelatih pribadi…. Apa yang menentukan hubungan staf administratif dengan pemimpin bukanlah kewajiban kantor yang bersifat impersonal, tetapi loyalitas individu kepada sang pemimpin.”[10]
Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki akar sejarah patrimonialisme yang cukup kuat, yang oleh David Brown disebut sebagai “neo-patrimonialisme.”[11] Kekuasaan neo-patimonialisme dicirikan oleh ikatan personal antara pimpinan dan anggota organisasi atau lembaga yang dipimpin, bukan ikatan struktural-organisasional. Pola relasi dalam lembaga semacam ini lebih banyak bekerja berdasar atas kesetiaan personal para anggota organisasi, dan bukan kesetiaan terhadap lembaga itu sendiri. Akibatnya, kinerja seorang pegawai di sebuah lembaga sangat ditentukan oleh figur-figur pimpinannya, bukan atas dasar kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai staf.[12]
Sistem relasi dalam kekuasaan semacam ini seringkali disebut sebagai pola relasi patron-client, di mana seorang pemimpin diperlakukan sebagai patron, pelindung atau penjamin kenyamanan hidup bagi anggota masyarakat yang dipimpinnya. Sementara itu, masyarakat menempati peran sebagai client, di mana isu-isu terkait kesejahteraan dan kemalangan sosial berada di tangan sang pemimpin atau patron. Pola relasi semacam ini pada umumnya berkembang biak di sejumlah negara yang memiliki sejarah kerajaan yang kuat, seperti Indonesia, di mana seorang raja diperlakukan sebagai pihak yang dilayani oleh rakyatnya. Raja juga menjadi pusat dari seluruh rangkaian kekuasaan yang berhak menikmati kesejahteraan akibat dari kekuasaan yang digenggamnya itu.
Jika dalam masyarakat tradisional patrimonialisme dicirikan oleh keterpisahan antara raja dari masyarakatnya dalam hal menikmati kesejahteraan dan keamanan sosial, maka dalam masyarakat neo-patrimonialisme seorang pemimpin dan yang dipimpin bersama-sama menikmati kesejahteraan dalam sebuah kekuasaan. Hal ini terjadi karena mobilisasi masyarakat menentukan pola relasi di antara keduanya, di mana dalam masyarakat neo-patrimonial terdapat motif simbiosis mutualisma antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Seorang pemimpin menyediakan kesejahteraan, sementara rakyat yang dipimpin menyediakan loyalitas kepada pemimpinnya. Begitu seorang pemimpin tidak mampu lagi menjamin kesejahteraan kepada rakyatnya, maka yang kedua memutus loyalitas politiknya kepada sang pemimpin. Sebaliknya, begitu rakyatnya tidak lagi memberikan loyalitas kepada pemimpinnya, maka sang pemimpin memutus mata rantai kesejahteraan kepada mereka yang tidak loyal.[13]
Menurut Webber, budaya politik di Indonesia lebih mengarah pada nilai-nilai patrimonial dan, karenanya, jenis sistem politik dan demokrasi yang berkembang adalah sistem politik dan demokrasi patrimonial.[14] Sistem politik jenis ini mengandaikan kondisi di mana para pemegang kebijakan mengeksploitasi posisi mereka hanya untuk tujuan-tujuan dan kepentingan pribadi, bukan kepentingan universal.
Korupsi yang merajalela merupakan manifestasi utama nilai dan praktik budaya politik patrimonial yang telah berurat berakar dalam struktur kesadaran masyarakat Indonesia. Pemerintahan patrimonial, dalam definisi klasik Max Weber, tidak mengenal pemisahan birokratis antara wilayah “private” dan “official”. Penguasa patrimonial mengeksploitasi kekuasaannya seolah-olah ia adalah “hak milik pribadi”, yang tidak dibatasi oleh norma dan peraturan hukum. Kantor dan kegiatan otoritas publik melayani penguasa dan pegawainya, mereka tidak melayani tujuan-tujuan yang impersonal. Praktik patrimonialisme adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau, dalam bahasa sederhananya, korupsi.
Kerajaan Jawa tradisional yang ada sebelum Belanda menjajah kepulauan Indonesia yang diperintah atas dasar patrimonialisme ala Weber. Para penguasa Jawa memperoleh kesetiaan dari para pegawainya dengan memberi mereka hak atas penghasilan dari tanah yang bisa dieksploitasi secara komersial, tetapi tidak untuk dijual atau dimiliki. Menurut Anderson, patrimonialisme muncul kembali di Indonesia karena ia adalah gaya pemerintahan tradisional pada masa pra-kolonial dan karena juga, dalam kekacauan ekonomi tahun 1950an, birokrasi rasional-legal yang diwariskan oleh Belanda terbukti tidak mampu bertahan secara ekonomi.[15]
Pada masa pemerintahan Orde Baru, pola pemerintahan patrimonialisme mewujud dalam bentuk pemerintahan yang sentralistik dengan sejumlah sayap kelembagaan yang berfungsi sebagai “pengayom” bagi kepentingan masyarakat, namun dengan imbalan kekuasaan atau sumber daya material bagi para pemangku kekuasaan.[16] Istilah “pamong praja” dalam sistem pemerintahan Orde Baru menggambarkan betapa pejabat diasumsikan memiliki fungsi kepengayoman kepada masyarakat luas, namun fungsi tersebut tidak gratis. Di samping menyerahkan loyalitas, masyarakat yang diayomi harus memberikan sejumlah imbalan tertentu sebagai balas budi mereka atas kenyamanan hidup yang sudah dinikmati mereka. Dari sinilah praktik pungutan (liar), pemerasan, percaloan politik, dan semacamnya menemukan akarnya, karena berbagai kenyamanan dan kemudahan yang dinikmati oleh rakyat dikonstruksikan sebagai “tetesan rejeki” (trickle-down effect) dari atas, bukan karena hak yang melekat pada tiap-tiap individu.
Pola patrimonialisme pada masa Orde Baru membentuk semacam piramida kekuasaan yang puncaknya dihuni oleh Suharto sebagai patron tertinggi dari rezim ini, yang di bawahnya ditopang oleh seluruh elemen politik di kantor birokrasi, sayap militer, organisasi sosial-kemasyarakatan dan partai politik.[17] Pembangkangan terhadap sistem politik patrimonial Orde Baru merupakan bentuk resistensi yang akan dilawan oleh rezim penguasa dengan tekanan politik, pemangkasan hak serta peminggiran peran-peran sosial-politik yang seharusnya dinikmati oleh segenap warga negara. Pada kenyataannya, sistem oposisi tidak diperkenankan pada masa ini, karena yang demikian ini bisa mengancam “zona kenyamanan” (comfort-zone) para penguasa beserta pihak-pihak yang turut menopang keberlangsungan rezim Orde Baru. Sinergi elemen-elemen penopang tersebut menjadi mesin politik yang bekerja secara efektif dan masif atas dasar praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), yang keberadaannya menjalar dari tingkat atas (pemerintah pusat) hingga ke dasar piradima kekuasaan (pemerintah propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa), dengan bantuan perangkat birokrasi, militer, hingga tokoh masyarakat dan agama.[18]
Pada masa pasca-Orde Baru, watak dasar politik patrimonial tetap berlangsung, namun dengan format dan baju yang berbeda. Patrimonialisme mengalami metamorfosis menjadi “neo-patrimonialisme,” yang ditandai dengan menyebarnya simpul-simpul kekuasaan ke sejumlah titik yang lebih merata seiring dengan perubahan kebijakan desentralisasi politik. Seolah ingin menikmati kenyamanan ala penguasa Orde Baru, para penguasa lokal memerankan diri sebagai patron bagi komunitas yang dipimpinnya dengan imbalan loyalitas politik dan atau sumber daya ekonomi. Pemeran politik patrimonial bukan lagi terpusat pada individu, tetapi lembaga sosial politik, terutama partai politik (parpol). Slogan-slogan yang menjanjikan kesejahteraan rakyat dibuat untuk mengagregasi dukungan politik untuk memenangi proses kontestasi dalam Pemilu, tetapi individu atau parpol seringkali mengingkarinya setelah yang pertama naik ke tampuk kekuasaan.
Bentuk lain dari pola politik patrimonial adalah digunakannya anggaran negara oleh incumbent yang masih menjabat untuk mendanai kampanye politiknya. Akibatnya, pihak incumbent selalu diuntungkan oleh posisinya yang masih memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi-politik negara. Di samping itu, politik patrimonialisme dapat mewujud dalam realisasi program pembangunan yang didanai oleh anggaran negara, tetapi diklaim didanai oleh parpol pihak incumbent. Pola politik patrimonial semacam ini jelas akan merugikan bukan saja rakyat banyak sebagai stakeholder utama negara ini, tetapi juga para penantang yang muncul di luar lingkaran kekuasaan.
Praktik politik patrimonialisme, dengan demikian, tidak menguntungkan bangsa dan negara secara umum, karena distribusi berbagai bentuk kenyamanan sosial-politik seperti kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan berada di tangan patron-patron politik yang tengah memegang kekuasaan. Ada asumsi bahwa kesejahteraan warga negara berada di tangan penguasa. Di bawah sistem politik semacam ini, pucuk piramida kekuasaan hanya dihuni oleh para penguasa politik yang ditopang oleh struktur kelembagaan modern seperti parpol, dan rakyat hanya menempati dasar piramida kekuasaan.
PENUTUP
Tidak ada cara lain untuk mengubah budaya politik patrimonial kecuali dengan membalikkan paradigma beripikir masyarakat bahwa politik kekuasaan bukanlah panggung bermain bagi para elit-penguasa, tetapi sekadar sebagai alat untuk didedikasikan bagi pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan kemaslahatan bersama (publik good). Konsekuensinya, posisi rakyat yang sebenarnya dalam struktur negara modern adalah raja yang harus dilayani oleh para pejabat atau penguasa, bukan sebaliknya; pelayan yang harus melayani segala kebutuhan penguasa seperti dalam hierarkhi sistem politik kuno. Pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh rakyat harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan prima atas segala kebutuhan masyarakat, bukan malah dinikmati oleh segelintir elit yang bertengger di puncak piramida kekuasaan.
Pada kenyataannya, struktur kelembagaan yang ada belum mampu menjalankan fungsi kepelayanan sebagaimana dikandung dalam negara ideal. Masyarakat masih tetap menjadi bantalan di atas mana segelintir elit menikmati mobilitas vertikal mereka melalui kekuasaan yang digengamnya.[19] Berbagai produk perundangan yang digodok oleh lembaga legislatif juga belum mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, karena lembaga ini lebih disibukkan oleh urusan perebutan dan kontestasi kekuasaan. Partai politik, yang diharapkan bisa berperan sebagai katalisator aspirasi rakyat juga setali tiga uang; sibuk mengagregasi sumber daya ekonomi-politik demi meraih kekuasaan. Dalam sistem politik semacam ini, rakyat tetap saja diposisikan sebagai obyek penderita yang selalu dieksploitasi oleh para elitnya. Rakyat selalu dibutuhkan oleh ara elit kekuasaan pada saat-saat tertentu ketika ada perhelatan politik seperti pemilihan umum. Selepas itu, ketika kekuasaan sudah berada di genggaman, rakyat pun ditinggalkan. Penguasa lebih asyik dengan urusan-urusan individu, keluarga dan parpolnya.
Semestinya, politik adalah mekanisme yang dgunakan untuk mengatur lalu-lintas distribusi kekuasaan. Subyek sekaligus obyek dalam siklus politik modern adalah rakyat, sementara para elit-pejabat berposisi sebagai pelayan mereka. Politik harus diabdikan untuk menggapai tujuan berbangsa dan bernegara, yakni untuk memakmurkan, menyejahterakan dan membahagiakan setiap waga negara.[20] Struktur kelembagaan negara, dengan demikian, berfungsi sebagai problem solver bagi berbagai bentuk persoalan yang muncul di masyarakat.
Dalam sebuah masyarakat modern, kekuasaan haruslah impersonal. Artinya, struktur kelembagaan negara tidak dijalankan atas dasar pola relasi kekerabatan yang bisa menimbulkan bias dan penyelewengan kekuasaan. Loyalitas bawahan dalam sistem semacam ini tidak ditujukan kepada orang-perorang yang berkuasa, tetapi kepada sistem dan struktur kelembagaan negara. Para elit-pejabat hanya menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka merealisasikan terbentuknya negara berbasis pada kemaslahatan bersama.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Widjaya, Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982 ..
[2] Gabriel Ben-Dor, “Political Culture Approach to Middle East Politics,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 8, No. 1 (Jan., 1977), 45.
[3] Gabriel Almond, “Comparative Political Sistem,” Journal of Politics, 18 (1956), 395.
[4] Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton: Princeton University Press, 1963), 13.
[5] Sydney Verba, “Comparative Political Culture,” dalam Lucian W. Pye dan Verba (Eds.), Political Culture and Political Development (Princeton: Princeton University Press, 1966), 513.
[6] Ben-Dor, “Political Culture Approach,” 45.
[7] Carole Pateman, “Political Culture, Political Structure and Political Change,” British Journal of Political Science, Vol. 1, No. 3 (Jul., 1971), 293.
[8] Richard E. Dawson dan Kenneth Prewitt, Political Sosialisation (Boston: Little, Brown & Co, 1969), 26.
[9] Pye, “Political Culture,” International Encyclopedia of the Sosial Sciences (1968), sebagaimana dikutip oleh Carole Pateman, “Political Culture,” 292.
[10] Max Weber & Talcott Parsons, The Theory of Sosial and Economic Organization (Chicago: Free Press, 1968), 341.
[11] David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia (London: Routledge, 1994), 112-57.
[12] Ibid., 115.
[13] Ibid., 116.
[14] Douglas Webber, “A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Suharto Indonesia,” Democratization, Vol. 13, No. 3 (June 2006), 397.
[15] Ibid., 409.
[16] Ibid., 410.
[17] Arief Adityawan S., Propaganda Pemimpin Politik Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2008), 74-5.
[18] Mengenai peran militer dalam politik patrimonial Orde Baru, baca, misalnya, H. Crouch, “Patrimonialism and Military Rule in Indonesia,” World Politics, Vol. 31, No. 4 (July 1979), 571-87.
[19] Masdar Hilmy, “Teknokrasi Politik,” Kompas, 5 Februari 2009, 6.
[20] Yudi Latif, “Politik Menebar Membahagiakan,” Kompas, 22 Febriari 2009, 15.
Konsep budaya politik merupakan sebuah upaya sistematik untuk menerapkan pandangan-pandangan psikologi sosial pada kajian politik komparatif.[2] Gabriel Almond, seorang ilmuwan pelopor teori budaya politik pada tahun 1956 menegaskan bahwa “setiap sistem politik itu melekat dalam pola orientasi tertentu terhadap aksi politik…. budaya politik.”[3] Pada karya selanjutnya, Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai “…orientasi politik khusus—sikap-sikap terhadap sistem politik dan berbagai macam bagian dan sikap terhadap peran kedirian dalam sistem tersebut.”[4] Pada tahap selanjutnya, Verba mendefinisikan budaya politik sebagai “sistem keyakinan empiris, simbol ekspresif, dan nilai yang mendefinisikan situasi di mana tindakan politik terjadi.”[5]
Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.
Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.
Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Kehidupan suatu negara tidak terlepas dari kegiatan politik. Kegiatan politik yang identik dengan kekuasaan dalam kehidupan bernegara dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama.(1)
Perkembangan politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang ada dalam masyarakat negara tersebut. Pendidikan dan pemahaman politik masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan budaya politik di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Perkembangan budaya politik di wujudkan dengan terciptanya partai-partai politik. Partai politik selalu berusaha untuk merebut simpati rakyat dalam kegiatan pemilu yang bertujuan untuk menempatkan orang-orang partainya dalam pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ideologi negara dan UUD 1945. Untuk itu, agar masyarakat memiliki pandangan politik yang sesuai, sosialisasi politik dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan lingkungan yang ada.
Semakin stabil pemerintahan, semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik. Pada prinsipnya, tidak ada perubahan yang sempurna, tetapi kita harus berusaha agar perkembangan budaya politik berkembang sesuai dengan yang diharapkan, untuk mencapai kepentingan bersama, sehingga masyarakat yang memegang peranan penting dalam perkembangan budaya politik suatu negara mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih memilih pempinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).2 Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Partisipasi politik masyarakat angat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara.
B. Tinjauan Teori
1. Konsep Budaya Politik
Konsep budaya politik modern telah menggantikan pandangan yang sudah jamak dipegangi tentang karakter nasional, modal kepribadian dan kebiasaan, serta adat-istiadat dari komunitas politik.[6] Konsep budaya politik mencakup banyak aspek dalam fenomena politik, tradisi politik dan cerita kepahlawanan rakyat, semangat institusi publik, politik kewargaan, tujuan yang diartikulasikan sebuah ideology politik, aturan main politik formal maupun non-formal, stereotip, gaya, moda dan langgam pertukaran politik, dan sebagainya.[7] Namun demikian, konsep ini biasanya diringkas sebagai “pola distribusi orientasi terhadap politik yang dimiliki oleh para anggota komunitas politik.”[8]
Budaya politik sebagai sebuah kerangka kerja analitik sebenarnya sudah tidak lagi mampu mengakomodasi sejumlah perkembangan baru dalam kajian ilmu sosial-politik, seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan masyarakat dengan berbagai variabel dan elemennya. Oleh karena itu, budaya politik sebagai kerangka kerja analitik sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan ilmuwan politik modern, karena ia tidak lagi mampu menjelaskan sebuah komunitas dengan berbagai kompleksitasnya yang tidak lagi bisa dijelaskan melalui perspektif tunggal. Kenyataannya, struktur sebuah masyarakat sangatlah kompleks, dan aspek budaya bukan satu-satunya elemen pembentuk sebuah masyarakat. Terdapat banyak variabel lain selain budaya yang juga turut membentuk sebuah masyarakat, seperti ekonomi, kepentingan, dan lain sebagainya.
Dalam artikelnya yang berjudul ‘Political Culture’, Pye menyatakan bahwa “jika konsep budaya politik hendak dimanfaatkan secara efektif, ia perlu dilengkapi dengan analisis struktural. Namun demikian, kesulitannya adalah bahwa struktur politik di satu sisi dapat dilihat sebagai produk yang merefleksikan budaya politik, tetapi juga bersifat “given” yang membentuk budaya politik, di sisi lain.”[9]
Tanpa melihat celah-celah kelemahan teoretik dimaksud, budaya politik sebagai kerangka kerja teoretik tetap masih diperlukan guna membedah realitas kehidupan politik di sebuah negara atau masyarakat. Analisis budaya politik terutama bermanfaat ketika kita hendak mengetahui sejauhmana budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik; apakah perilaku kolektif tersebut produktif dalam konteks pengembangan masyarakat secara umum, bagaimana budaya politik sebuah masyarakat mengalami transformasi menuju masyarakat yang lebih terbuka, adil dan sejahtera. Dalam konteks inilah, makalah ini tetap memanfaatkan perspektif budaya politik dalam melihat realitas perpolitikan di Indonesia.
2. Patrimonialisme, Karakteristik Budaya Politik di Indonesia
Salah satu karakteristik budaya politik yang dialami di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah patrimonialisme. Dalam budaya politik semacam ini, pola kekuasaan berjalan di atas prinsip relasi kuasa antara penguasa sebagai patron (baca: pengayom, pelindung atau penjamin kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan) dan rakyat sebagai obyek yang dilindungi, diayomi dan dijamin kenyamanan, keamanan dan kesejahteraannya. Menurut Max Weber, patrimonialisme merupakan pola relasi kekuasaan tradisional antara seorang patron dan client, di mana
“obyek ketaatan terhadap otoritas pribadi yang dia nikmati berpijak pada status tradisional. Kelompok organisasi yang menjalankan otoritas, dalam kasus yang paling sederhana, terutama berdasar pada hubungan loyalitas individu, yang dikembangbiakkan melalui proses pendidikan. Individu yang menjalankan otoritas bukanlah orang yang ‘hebat’, tetapi seorang ‘pemimpin’. Staf administratifnya tidak terdiri dari para pegawai, tetapi pelatih pribadi…. Apa yang menentukan hubungan staf administratif dengan pemimpin bukanlah kewajiban kantor yang bersifat impersonal, tetapi loyalitas individu kepada sang pemimpin.”[10]
Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki akar sejarah patrimonialisme yang cukup kuat, yang oleh David Brown disebut sebagai “neo-patrimonialisme.”[11] Kekuasaan neo-patimonialisme dicirikan oleh ikatan personal antara pimpinan dan anggota organisasi atau lembaga yang dipimpin, bukan ikatan struktural-organisasional. Pola relasi dalam lembaga semacam ini lebih banyak bekerja berdasar atas kesetiaan personal para anggota organisasi, dan bukan kesetiaan terhadap lembaga itu sendiri. Akibatnya, kinerja seorang pegawai di sebuah lembaga sangat ditentukan oleh figur-figur pimpinannya, bukan atas dasar kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai staf.[12]
Sistem relasi dalam kekuasaan semacam ini seringkali disebut sebagai pola relasi patron-client, di mana seorang pemimpin diperlakukan sebagai patron, pelindung atau penjamin kenyamanan hidup bagi anggota masyarakat yang dipimpinnya. Sementara itu, masyarakat menempati peran sebagai client, di mana isu-isu terkait kesejahteraan dan kemalangan sosial berada di tangan sang pemimpin atau patron. Pola relasi semacam ini pada umumnya berkembang biak di sejumlah negara yang memiliki sejarah kerajaan yang kuat, seperti Indonesia, di mana seorang raja diperlakukan sebagai pihak yang dilayani oleh rakyatnya. Raja juga menjadi pusat dari seluruh rangkaian kekuasaan yang berhak menikmati kesejahteraan akibat dari kekuasaan yang digenggamnya itu.
Jika dalam masyarakat tradisional patrimonialisme dicirikan oleh keterpisahan antara raja dari masyarakatnya dalam hal menikmati kesejahteraan dan keamanan sosial, maka dalam masyarakat neo-patrimonialisme seorang pemimpin dan yang dipimpin bersama-sama menikmati kesejahteraan dalam sebuah kekuasaan. Hal ini terjadi karena mobilisasi masyarakat menentukan pola relasi di antara keduanya, di mana dalam masyarakat neo-patrimonial terdapat motif simbiosis mutualisma antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Seorang pemimpin menyediakan kesejahteraan, sementara rakyat yang dipimpin menyediakan loyalitas kepada pemimpinnya. Begitu seorang pemimpin tidak mampu lagi menjamin kesejahteraan kepada rakyatnya, maka yang kedua memutus loyalitas politiknya kepada sang pemimpin. Sebaliknya, begitu rakyatnya tidak lagi memberikan loyalitas kepada pemimpinnya, maka sang pemimpin memutus mata rantai kesejahteraan kepada mereka yang tidak loyal.[13]
Menurut Webber, budaya politik di Indonesia lebih mengarah pada nilai-nilai patrimonial dan, karenanya, jenis sistem politik dan demokrasi yang berkembang adalah sistem politik dan demokrasi patrimonial.[14] Sistem politik jenis ini mengandaikan kondisi di mana para pemegang kebijakan mengeksploitasi posisi mereka hanya untuk tujuan-tujuan dan kepentingan pribadi, bukan kepentingan universal.
Korupsi yang merajalela merupakan manifestasi utama nilai dan praktik budaya politik patrimonial yang telah berurat berakar dalam struktur kesadaran masyarakat Indonesia. Pemerintahan patrimonial, dalam definisi klasik Max Weber, tidak mengenal pemisahan birokratis antara wilayah “private” dan “official”. Penguasa patrimonial mengeksploitasi kekuasaannya seolah-olah ia adalah “hak milik pribadi”, yang tidak dibatasi oleh norma dan peraturan hukum. Kantor dan kegiatan otoritas publik melayani penguasa dan pegawainya, mereka tidak melayani tujuan-tujuan yang impersonal. Praktik patrimonialisme adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau, dalam bahasa sederhananya, korupsi.
Kerajaan Jawa tradisional yang ada sebelum Belanda menjajah kepulauan Indonesia yang diperintah atas dasar patrimonialisme ala Weber. Para penguasa Jawa memperoleh kesetiaan dari para pegawainya dengan memberi mereka hak atas penghasilan dari tanah yang bisa dieksploitasi secara komersial, tetapi tidak untuk dijual atau dimiliki. Menurut Anderson, patrimonialisme muncul kembali di Indonesia karena ia adalah gaya pemerintahan tradisional pada masa pra-kolonial dan karena juga, dalam kekacauan ekonomi tahun 1950an, birokrasi rasional-legal yang diwariskan oleh Belanda terbukti tidak mampu bertahan secara ekonomi.[15]
Pada masa pemerintahan Orde Baru, pola pemerintahan patrimonialisme mewujud dalam bentuk pemerintahan yang sentralistik dengan sejumlah sayap kelembagaan yang berfungsi sebagai “pengayom” bagi kepentingan masyarakat, namun dengan imbalan kekuasaan atau sumber daya material bagi para pemangku kekuasaan.[16] Istilah “pamong praja” dalam sistem pemerintahan Orde Baru menggambarkan betapa pejabat diasumsikan memiliki fungsi kepengayoman kepada masyarakat luas, namun fungsi tersebut tidak gratis. Di samping menyerahkan loyalitas, masyarakat yang diayomi harus memberikan sejumlah imbalan tertentu sebagai balas budi mereka atas kenyamanan hidup yang sudah dinikmati mereka. Dari sinilah praktik pungutan (liar), pemerasan, percaloan politik, dan semacamnya menemukan akarnya, karena berbagai kenyamanan dan kemudahan yang dinikmati oleh rakyat dikonstruksikan sebagai “tetesan rejeki” (trickle-down effect) dari atas, bukan karena hak yang melekat pada tiap-tiap individu.
Pola patrimonialisme pada masa Orde Baru membentuk semacam piramida kekuasaan yang puncaknya dihuni oleh Suharto sebagai patron tertinggi dari rezim ini, yang di bawahnya ditopang oleh seluruh elemen politik di kantor birokrasi, sayap militer, organisasi sosial-kemasyarakatan dan partai politik.[17] Pembangkangan terhadap sistem politik patrimonial Orde Baru merupakan bentuk resistensi yang akan dilawan oleh rezim penguasa dengan tekanan politik, pemangkasan hak serta peminggiran peran-peran sosial-politik yang seharusnya dinikmati oleh segenap warga negara. Pada kenyataannya, sistem oposisi tidak diperkenankan pada masa ini, karena yang demikian ini bisa mengancam “zona kenyamanan” (comfort-zone) para penguasa beserta pihak-pihak yang turut menopang keberlangsungan rezim Orde Baru. Sinergi elemen-elemen penopang tersebut menjadi mesin politik yang bekerja secara efektif dan masif atas dasar praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), yang keberadaannya menjalar dari tingkat atas (pemerintah pusat) hingga ke dasar piradima kekuasaan (pemerintah propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa), dengan bantuan perangkat birokrasi, militer, hingga tokoh masyarakat dan agama.[18]
Pada masa pasca-Orde Baru, watak dasar politik patrimonial tetap berlangsung, namun dengan format dan baju yang berbeda. Patrimonialisme mengalami metamorfosis menjadi “neo-patrimonialisme,” yang ditandai dengan menyebarnya simpul-simpul kekuasaan ke sejumlah titik yang lebih merata seiring dengan perubahan kebijakan desentralisasi politik. Seolah ingin menikmati kenyamanan ala penguasa Orde Baru, para penguasa lokal memerankan diri sebagai patron bagi komunitas yang dipimpinnya dengan imbalan loyalitas politik dan atau sumber daya ekonomi. Pemeran politik patrimonial bukan lagi terpusat pada individu, tetapi lembaga sosial politik, terutama partai politik (parpol). Slogan-slogan yang menjanjikan kesejahteraan rakyat dibuat untuk mengagregasi dukungan politik untuk memenangi proses kontestasi dalam Pemilu, tetapi individu atau parpol seringkali mengingkarinya setelah yang pertama naik ke tampuk kekuasaan.
Bentuk lain dari pola politik patrimonial adalah digunakannya anggaran negara oleh incumbent yang masih menjabat untuk mendanai kampanye politiknya. Akibatnya, pihak incumbent selalu diuntungkan oleh posisinya yang masih memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi-politik negara. Di samping itu, politik patrimonialisme dapat mewujud dalam realisasi program pembangunan yang didanai oleh anggaran negara, tetapi diklaim didanai oleh parpol pihak incumbent. Pola politik patrimonial semacam ini jelas akan merugikan bukan saja rakyat banyak sebagai stakeholder utama negara ini, tetapi juga para penantang yang muncul di luar lingkaran kekuasaan.
Praktik politik patrimonialisme, dengan demikian, tidak menguntungkan bangsa dan negara secara umum, karena distribusi berbagai bentuk kenyamanan sosial-politik seperti kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan berada di tangan patron-patron politik yang tengah memegang kekuasaan. Ada asumsi bahwa kesejahteraan warga negara berada di tangan penguasa. Di bawah sistem politik semacam ini, pucuk piramida kekuasaan hanya dihuni oleh para penguasa politik yang ditopang oleh struktur kelembagaan modern seperti parpol, dan rakyat hanya menempati dasar piramida kekuasaan.
PENUTUP
Tidak ada cara lain untuk mengubah budaya politik patrimonial kecuali dengan membalikkan paradigma beripikir masyarakat bahwa politik kekuasaan bukanlah panggung bermain bagi para elit-penguasa, tetapi sekadar sebagai alat untuk didedikasikan bagi pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan kemaslahatan bersama (publik good). Konsekuensinya, posisi rakyat yang sebenarnya dalam struktur negara modern adalah raja yang harus dilayani oleh para pejabat atau penguasa, bukan sebaliknya; pelayan yang harus melayani segala kebutuhan penguasa seperti dalam hierarkhi sistem politik kuno. Pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh rakyat harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan prima atas segala kebutuhan masyarakat, bukan malah dinikmati oleh segelintir elit yang bertengger di puncak piramida kekuasaan.
Pada kenyataannya, struktur kelembagaan yang ada belum mampu menjalankan fungsi kepelayanan sebagaimana dikandung dalam negara ideal. Masyarakat masih tetap menjadi bantalan di atas mana segelintir elit menikmati mobilitas vertikal mereka melalui kekuasaan yang digengamnya.[19] Berbagai produk perundangan yang digodok oleh lembaga legislatif juga belum mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, karena lembaga ini lebih disibukkan oleh urusan perebutan dan kontestasi kekuasaan. Partai politik, yang diharapkan bisa berperan sebagai katalisator aspirasi rakyat juga setali tiga uang; sibuk mengagregasi sumber daya ekonomi-politik demi meraih kekuasaan. Dalam sistem politik semacam ini, rakyat tetap saja diposisikan sebagai obyek penderita yang selalu dieksploitasi oleh para elitnya. Rakyat selalu dibutuhkan oleh ara elit kekuasaan pada saat-saat tertentu ketika ada perhelatan politik seperti pemilihan umum. Selepas itu, ketika kekuasaan sudah berada di genggaman, rakyat pun ditinggalkan. Penguasa lebih asyik dengan urusan-urusan individu, keluarga dan parpolnya.
Semestinya, politik adalah mekanisme yang dgunakan untuk mengatur lalu-lintas distribusi kekuasaan. Subyek sekaligus obyek dalam siklus politik modern adalah rakyat, sementara para elit-pejabat berposisi sebagai pelayan mereka. Politik harus diabdikan untuk menggapai tujuan berbangsa dan bernegara, yakni untuk memakmurkan, menyejahterakan dan membahagiakan setiap waga negara.[20] Struktur kelembagaan negara, dengan demikian, berfungsi sebagai problem solver bagi berbagai bentuk persoalan yang muncul di masyarakat.
Dalam sebuah masyarakat modern, kekuasaan haruslah impersonal. Artinya, struktur kelembagaan negara tidak dijalankan atas dasar pola relasi kekerabatan yang bisa menimbulkan bias dan penyelewengan kekuasaan. Loyalitas bawahan dalam sistem semacam ini tidak ditujukan kepada orang-perorang yang berkuasa, tetapi kepada sistem dan struktur kelembagaan negara. Para elit-pejabat hanya menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka merealisasikan terbentuknya negara berbasis pada kemaslahatan bersama.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Widjaya, Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982 ..
[2] Gabriel Ben-Dor, “Political Culture Approach to Middle East Politics,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 8, No. 1 (Jan., 1977), 45.
[3] Gabriel Almond, “Comparative Political Sistem,” Journal of Politics, 18 (1956), 395.
[4] Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton: Princeton University Press, 1963), 13.
[5] Sydney Verba, “Comparative Political Culture,” dalam Lucian W. Pye dan Verba (Eds.), Political Culture and Political Development (Princeton: Princeton University Press, 1966), 513.
[6] Ben-Dor, “Political Culture Approach,” 45.
[7] Carole Pateman, “Political Culture, Political Structure and Political Change,” British Journal of Political Science, Vol. 1, No. 3 (Jul., 1971), 293.
[8] Richard E. Dawson dan Kenneth Prewitt, Political Sosialisation (Boston: Little, Brown & Co, 1969), 26.
[9] Pye, “Political Culture,” International Encyclopedia of the Sosial Sciences (1968), sebagaimana dikutip oleh Carole Pateman, “Political Culture,” 292.
[10] Max Weber & Talcott Parsons, The Theory of Sosial and Economic Organization (Chicago: Free Press, 1968), 341.
[11] David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia (London: Routledge, 1994), 112-57.
[12] Ibid., 115.
[13] Ibid., 116.
[14] Douglas Webber, “A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Suharto Indonesia,” Democratization, Vol. 13, No. 3 (June 2006), 397.
[15] Ibid., 409.
[16] Ibid., 410.
[17] Arief Adityawan S., Propaganda Pemimpin Politik Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2008), 74-5.
[18] Mengenai peran militer dalam politik patrimonial Orde Baru, baca, misalnya, H. Crouch, “Patrimonialism and Military Rule in Indonesia,” World Politics, Vol. 31, No. 4 (July 1979), 571-87.
[19] Masdar Hilmy, “Teknokrasi Politik,” Kompas, 5 Februari 2009, 6.
[20] Yudi Latif, “Politik Menebar Membahagiakan,” Kompas, 22 Febriari 2009, 15.
URGENSI BUDAYA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH
A. Latar Belakang Masalah
Budaya Kerja itu sudah lama dikenal oleh umat manusia, namun belum disadari bahwa suatu keberhasilan kerja itu berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan tersebut dinamakan Budaya. Oleh karena budaya tersebut dikaitkan dengan mutu/kualitas kerja, maka dinamakan Budaya Kerja.
Budaya kerja merupakan suatu komitmen organisasi yang luas dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik. Untuk mencapai tingkat kualitas yang makin lebih baik tersebut diharapkan bersumber dari setiap individu yang terkait dalam organisasi kerja itu sendiri. Setiap fungsi atau proses kerja mempunyai perbedaan cara kerja, yang akan mengakibatkan berbedanya nilai-nilai yang cocok untuk diambil dalam kerangka kerja organisasi. Seperti nilai-nilai apa yang sepatutnya dimiliki oleh pimpinan puncak dan pemimpin lainnya, bagaimana perilaku setiap orang akan mempengaruhi kinerja mereka. Budaya Kerja lebih merupakan suatu proses yang tanpa akhir atau terus-menerus.
Dengan menerapkan manajemen kualitas budaya kerja tersebut, di benua asia bermunculan negara-negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapore, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.
Budaya Kerja memiliki peranan yang luas, seperti halnya Manajemen, baik Manajemen SDM ataupun Manajemen Keuangan dan sebagainya dalam hal membangun sebuah organisasi yang kokoh dan kuat yang mampu bertahan hidup dalam menghadapi masa-masa perubahan dan penuh persaingan seperti sekarang ini.
B. Tinjauan Teori
1. Konsep Budaya Kerja
1.1. Pengertian Kebudayaan
Sebelum membicarakan konsep budaya kerja, sudah barang tentu kita harus membicarakan tentang apakah kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam perjalanan sejarahnya dimulai dari yang paling sederhana, berkembang, dan maju terus setahap demi setahap sampai pada yang kompleks dan modern seperti sekarang ini.
Budaya adalah pikiran, akal budi dan daya (kekuatan, kemampuan, ataupotensi). Budaya dapat dilihat dari dua sisi, yakni pertama dari sisi objek (hasil pemikiran/kerja/karya manusia) dan kedua dari sisi sosial kemasyarakatan (moral, nilai, adat istiadat atau aturan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat/organisasi dan sukar diubah).
Dalam ilmu Antropologi, kebudayaan adalah keterkaitan antara pola pikir, perilaku, dan artifak pada suatu kelompok etnik tertentu. Konsep ini kemudian dipinjam oleh ilmu manajemen dan diberlakukan pada kelompok kerja (bukan etnik).
Menurut Edgar H. Schein, budaya adalah suatu pola dari asumsi dasar dimana kelompok telah mengetahui bahwa asumsi itu dapat memecahkan masalah dalam melakukan adaptasi ekstern dan integrasi intern, dan telah berjalan dengan baik serta dinyatakan sebagai hal yang bernar. Oleh karena itu perlu diajarkan kepada anggota kelompok yang baru bahwa ini merupakan cara yang benar untuk dihayati, dipikirkan, dan dirasakan. Asumsi dasar tersebut berupa kebersamaan yang meliputi:
a. kebersamaan atas sesuatu (shared-things), misalnya pakaian seragam;
b. kebersamaan perkataan (shared-saying), misalnya ungkapan, semboyan;
c. kebersamaan dalam perbuatan (shared-doing), misalnya kerja bakti, gotong royong;
d. kebersamaan dalam perasaan (shared-feeling), misalnya ucapan ulang tahun, belasungkawa.
Pola pikir (falsafah, kepercayaan, keyakinan, tahayul) adalah acuan utama yang dijadikan pedoman perilaku oleh seluruh anggota kelompok. Dalam bahasa psikologinya, disebut kognisi yang berisi belief, attitude, superego, dan sebagainya, yang terdapat dalam diri orang per orang. Perilaku setiap orang dalam kelompok itu akan selalu mengacu pada pola pikir tersebut, sementara semua benda yang dibuat dan digunakan anggota kelompok (mulai alat rumah tangga sampai kelengkapan bersembahyang) disebut artifak. Ketiga unsur kebudayaan ini tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain, karena pada hakikatnya ketiganya merupakan kesatuan.
Sumber budaya adalah pertama dari hati dan pikiran manusia, dan kedua dari kesadaran dan kerelaan manusia, sedangkan pelaku budaya adalah manusia (baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat/organisasi).
Fungsi dan kegunaan budaya adalah sebagai berikut:
a) Identitas dan citra suatu masyarakat;
b) Pengikat suatu masyarakat atau organisasi
c) Sumber inspirasi, kebanggaan dan sumber daya
d) Kekuatan penggerak/dinamisator
e) Kemampuan untuk membentuk nilai tambah
f) Pola perilaku
g) Warisan dari leluhur
h) Substitusi formalitas (pengganti perintah formal)
i) Mekanisme adaptasi terhadap perubahan, serta
j) Proses terjadinya bangsa sehingga sama dengan negara.
Tingkat budaya adalah:
1) Tingkat pertama (Artifac), yaitu produk/barang, jasa dan tingkah laku anggota masyarakat. Sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan jika seseorang berhubungan dengan suatu kelompok/masyarakat baru dengan budaya yang tidak dikenalnya;
2) Tingkat kedua (espoused value), yaitu nilai-nilai yang didukung dengan alasan yang diberikan oleh sebuah organisasi/masyarakat untuk mendukung caranya melakukan sesuatu;
3) Tingkat ketiga (basic assumptions), yaitu keyakinan yang dianggap sudah ada oleh suatu anggota organisasi/masyarakat (sumber nilai, persepsi).
1.2. Beberapa pengertian terkait dengan Budaya Kerja
Kerja adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Secara formal, kerja diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mencarai nafkah (penghasilan).
Budaya kerja lebih merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi tersebut. Hal ini akan menjadi eksplisit jika kita mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem dari makna yang dianut bersama. Budaya kerja dapat dikatakan pula sebagai suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita cita, pendapat, dan tindakan.
Budaya Kerja dapat diwujudkan setelah melalui proses yang panjang. Hal ini dikarenakan perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tak henti-hentinya terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan.
Produktivitas Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau penyempurnaan apa yang telah dicapai, dengan menerapkan metoda-metoda baru serta yakin akan kemajuan yang akan diperolehnya. Dalam hal ini dapat dilihat kaitan antara kepribadian dan hasil kerja di mana di dalam kepribadian terkandung unsur bakat, keterampilan, minat, sifat, gairah, dan nilai-nilai. Kepribadian tersebut menjadi sikap, kemudian menjadi perilaku yang mengandung unsur semangat, disiplin, rajin, jujur, tanggung jawab, hemat, integritas; sehingga hasil kerja akan mencapai kualitas yang tinggi atau memuaskan.
1.3. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Budaya Kerja
Budaya kerja menjalankan sejumlah fungsi dalam sebuah organisasi. Pertama, budaya kerja mempunyai satu peranan dalam menetapkan tapal batas, artinya budaya kerja akan menciptakan pembedaan yang jelas antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Kedua, budaya kerja akan membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya kerja akan mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang.
Budaya kerja akan lebih meningkatkan kemantapan dalam sistem kerja dan sistem sosial dalam suatu organisasi. Dalam hal ini budaya kerja akan dapat menjadi perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Dan yang terakhir, budaya kerja akan berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan.
Secara alami budaya kerja akan sukar dipahami, tidak berwujud, bersifat implisit, dan dianggap biasa saja. Tetapi, setiap organisasi akan mengembangkan seperangkat inti pengandaian, pemahaman, dan aturan implisit yang mengatur perilaku sehari-hari dalam tempat kerja. Sebelum seorang pegawai baru belajar aturan-aturan itu, mereka tidak akan diterima baik sebagai anggota penuh dari organisasi tersebut.
Peran budaya kerja dalam mempengaruhi perilaku karyawan tampaknya akan semakin penting di tempat kerja dewasa ini. Dengan telah dilebarkannya rentang kendali, didaftarkannya struktur, diperkenalkannya tim-tim, dikuranginya formalisasi, dan diberdayakannya karyawan oleh suatu organisasi, makna bersama yang diberikan oleh suatu budaya yang kuat memastikan bahwa semua orang akan diarahkan kepada arah yang sama.
Tujuan fundamental dari Budaya Kerja adalah untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran sebagai pelanggan, pemasok, dan komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien serta menggembirakan. Oleh karenanya, Budaya Kerja berupaya mengubah budaya komunikasi tradisional menjadi perilaku manajemen modern, sehingga tertanam kepercayaan dan semangat kerja sama yang tinggi serta disiplin. Hal ini tentunya akan mengakibatkan produktivitas kerja semakin meningkat.
Suatu organisasi yang memiliki Budaya Kerja yang kuat akan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, hal ini dikarenakan para pekerja/pegawainya telah mengetahui dan memahami akan “Pekerjaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut” (what to do and how to do it).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan budaya kerja itu adalah:
a. meningkatkan kualitas hasil kerja
b. meningkatkan kualitas pelayanan
c. menciptakan budaya kualitas
d. meningkatkan profesionalitas
e. mengurangi kelemahan birokrasi.
Melaksanakan budaya kerja mempunyai arti yang sangat dalam karena akan engubah sikap dan perilaku sumber daya manusia dalam mencapai produktivitas kerja ang lebih tinggi dalam menghadapi tuntutan dan tantangan di masa yang akan datang.
Manfaat yang diharapkan dari penerapan Budaya Kerja antara lain sebagai berikut:
a. Menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik;
b. Membuka seluruh jaringan komunikasi, kegotongroyongan, kekeluargaan, ehingga cepat menemukan dan memperbaiki kesalahan dan cepat enyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar;
c. Mengurangi laporan berupa data-data dan informasi yang salah dan palsu.
Manfaat lainnya yang dapat muncul antara lain kepuasan kerja meningkat, ergaulan yang lebih akrab, disiplin meningkat, pengawasan fungsional berkurang, ingkat absensi turun, keinginan belajar yang tinggi, keinginan memberikan yang terbaik agi organisasi, dan lain-lain. Lebih jauh, Roland E. Wolseley dan Laurence R. Campbell dalam bukunya “Exploring Journalism” menyatakan bahwa:
1. Orang yang terlatih dalam kelompok budaya kerja akan memecahkan permasalahan secara mandiri dengan bantuan keahliannya berdasarkan metode ilmu pengetahuan, dibangkitkan oleh pemikiran yang kritis, kreatif, tidak menghargai penyimpangan akal bulus dan pertentangan.
2. Orang yang terdidik melalui kelompok budaya kerja akan berusaha menyesuakan diri antara kehidupan pribadinya dengan kebiasaan sosialnya, baik nilai nilai spiritual maupun standar-standar etika yang fundamental untuk menyerasikan kepribadian dan moral karakternya.
3. Orang yang terdidik dalam kelompok budaya kerja akan mempersiapkan dirinya dengan pengetahuan umum dan keahlian-keahlian khusus dalam mengelola tugas atau kewajibannya dalam bidangnya, demikian pula dalam hal berproduksi dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
4. Orang yang terlatih dalam kelompok budaya kerja akan memahami dan menghargai lingkungannya seperti alam, ekonomi, sosial, politik, budaya dan menjaga kelestarian sumber-sumber alam, memelihara stabilitas dan kontinuitas masyarakat yang bebas sebagai suatu kondisi yang harus ada.
5. Orang yang terlatih dalam kelompok budaya kerja akan berpartisipasi dengan loyal kepada kehidupan rumah tangganya, sekolah, masyarakat, dan bangsanya, penuh tanggungjawab sebagai manusia merdeka dengan mengisi kemerdekaannya, serta memberi tempat secara berdampingan kepada oposisi yang bereaksi dengan yang memegang kekuasaan sebaik mungkin.
1.4. Unsur dan Prinsip Budaya Kerja
Unsur dasar budaya kerja merupakan suatu mata rantai proses, dimana setiap kegiatan berkaitan antara satu proses dengan proses lainnya atau suatu hasil pekerjaan merupakan suatu masukan bagi proses pekerjaan lainnya. Dalam suatu organisasi bekerja akan melalui serangkaian proses yang saling berkaitan, yang terjadi melalui dan melewati batas-batas birokrasi.
Kekuatan rantai proses tersebut tergantung pada rangkaian terlemah pada proses individual. Kesalahan dalam suatu proses akan berpengaruh pada kualitas produk akhir, oleh karena itu jaminan mutu terletak pada kekuatan setiap rangkaian yang berjalan benar sejak saat pertama pada setiap tahap pekerjaan.
Setiap organisasi memiliki berbagai metode dan aneka ragam proses kerja, baik yang bersifat administratif maupun yang manufaktur. Seseorang dapat bekerja secara individual maupun bekerja sama dengan lainnya dalam setiap tahapan proses ,seperti mengetik surat, menjalankan mesin, menyusun kebijaksanaan. Semua berbeda, tetapi mempunyai kesamaan. Setiap proses mempunyai sifat peran sebagai pelanggan dan pemasok atau saling melayani, untuk internal.
Budaya Kerja, sebagaimana halnya dengan budaya pada umumnya, juga berkaitan erat dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu organisasi dan proses yang terjadi dalam membentuk suatu kebiasaan – sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di atas – merupakan faktor-faktor yang penting yang dapat mendorong inisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi organisasi tersebut. Untuk dapat meraih sukses dan bertahan hidup suatu organisasi dituntut untuk bergerak cepat melakukan pendekatan-pendekatan untuk menemukan suatu Budaya Kerja yang sesuai dan cocok bagi organisasi tersebut serta mulai memperhatikan sisi mental dari organisasi, di mana umumnya berkisar pada kepercayaan dan kreativitas.
Budaya Kerja dapat dikatakan sebagai suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan. Budaya Kerja dapat diwujudkan setelah melalui proses yang panjang. Hal ini dikarenakan perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tak henti-hentinya terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan.
Budaya Kerja menjalankan sejumlah fungsi dalam sebuah organisasi. Budaya Kerja juga memiliki suatu tujuan fundamental, yaitu untuk membangun SDM seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran sebagai pelanggan pemasok dan komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien serta menggembirakan. Manfaat yang diharapkan dari penerapan Budaya Kerja antara lain agar dapat menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik, membuka seluruh jaringan komunikasi, kegotongroyongan, kekeluargaan, sehingga cepat menemukan dan memperbaiki kesalahan dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar, mengurangi laporan berupa data-data dan informasi yang salah dan palsu.
Unsur dasar budaya kerja itu adalah mata rantai proses, dimana tiap kegiatan berkaitan dengan proses lainnya atau suatu hasil pekerjaan merupakan suatu masukan bagi proses pekerjaan lainnya. Dalam suatu organisasi bekerja melalui serangkaian proses yang saling berkaitan, yang terjadi melalui dan melewati batas-batas birokrasi.
1.5. Nilai Budaya
Sistem nilai budaya merupakan konsepsi nilai yang hidup dalam alam pemikiran sekelompok manusia/individu yang sangat berpengaruh terhadap budaya kerja aparatur negara. Hal tersebut disebabkan secara praktis budaya kerja mengandung beberapa pengertian. Budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai-nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku dalam bekerja. Di dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan saling ketergantungan (interdependensi) baik sosial maupun lingkungan sosial. Pada hakikatnya, bekerja merupakan bentuk atau cara manusia mengaktualisasikan dirinya, di samping itu bekerja juga merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai, keyakinan yang dianutnya, dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya yang bermutu dalam pencapaian tujuan. Permasalahan dalam budaya kerja yang dihadapi adalah terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi pemerintahan sehingga melemahkan disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja.
1.6. Budaya Kerja dalam Organisasi Pemerintah
Wawasan tugas organisasi pemerintah merupakan pemahaman terhadap wawasan/pandangan kondisi terhadap lingkungan kerja yang mempengaruhi organisasi/unit kerja baik internal maupun eksternal. Untuk memahami wawasan tugas organisasi pemerintah, setidaknya kita harus memahami visi dan misi organisasi tersebut. Secara sederhana, Burt Nanus mengartikan visi sebagai gambaran masa depan suatu organisasi yang realistik, kredibel, dan atraktif. Visi organisasi merupakan visi bersama (shared vision) yang berasal dari perpaduan visi- visi pribadi anggota organisasi, atau setidak-tidaknya merupakan visi yang disepakati oleh seluruh jajaran organisasi. Sedangkan misi merupakan suatu pengaturan komprehensif dan singkat mengenai tujuan suatu organisasi, program, ataupun subprogram. Dalam Inpres No. 7/1999 tentang AKIP menyebutkan bahwa misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan tersebut diharapkan seluruh pagawai dari pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.
Berbicara mengenai budaya kerja organisasi pemerintah, tentunya akan selalu terkait erat dengan kode etik pegawai negeri sipil yang tercantum dalam pasal 13 PP No 42 tahun 2004. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan sehari-hari.
Pegawai Negeri Sipil dalam bersikap, bertingkah laku, dan melakukan perbuatannya diharapkan selalu mengacu pada kode etik Pegawai Negeri Sipil, karena kode etik tersebut mengarahkan kepada implementasi nilai-nilai etika yang baik yang mendorong kelancaran dalam pencapaian tujuan pemerintah. Agar etika bisa terwujud dengan baik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Franz Magnis-Suseno SJ menyatakan bahwa ada empat unsur utama yang mempengaruhi keberhasilan perwujudan etika dalam organisasi pemerintah, yaitu: (1) adanya etos kerja yang kuat, (2) yang ditunjang oleh moralitas pribadi pegawai/karyawan bersangkutan, (3) yang diarahkan oleh kepemimpinan yang bermutu, dan (4) didukung oleh syarat-syarat sistemik.
Dalam melaksanakan budaya kerja dalam manajemen modern diperlukan banyak kreativitas dan kombinasi baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal yang paling mendasar adalah penguasaan atas nilai-nilai yang patut diangkat dalam administrasi/manajemen dalam rangka menghadapi berbagai macam tantangan yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
C. Analisis
· Aspek Budaya dan Aparatur Pemerintah
Di lingkungan aparatur pemerintah sangat diharapkan dapat diciptakan dan dikembangkan sistem nilai berupa disiplin nasional agar menjadi kebiasaan hidup di dalam dan di luar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur pemerintah maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam penggarisan GBHN disiplin nasional diartikan suatu sikap mental bangsa yang tercermin dalam pembuatan atau tingkah laku berupa kepatuhan dan ketaatan, baik secara sadar maupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku dengan keyakinan bahwa dengan norma-norma tersebut tujuan nasional dapat dicapai. Dengan kata lain esensi disiplin nasional adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap aspirasi dan cita-cita nasional, ideologi negara, dan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan juga tanggung jawab sosial.
Di dalam kepatuhan dan ketaatan itu secara konkrit berarti adanya kesediaan untuk mematuhi, menghormati, dan adanya kemampuan melaksanakan suatu sistem nilai yang mengharuskan seseorang tunduk pada putusan, perintah, atau peraturan yang berlaku di masyarakat, khususnya di lingkungan kerja masing-masing. Dengan kata lain bahwa disiplin nasional tidak mungkin terwujud tanpa disiplin pribadi berupa kebiasaan yang melekat pada diri seseorang, tidak terkecuali bagi para aparatur pemerintah secara perseorangan.
Disiplin pribadi di dalam kehidupan sosial budaya Indonesia tampak dipengaruhi oleh kepemimpinan, sehubungan dengan itu masalah keteladanan menjadi sangat penting artinya, karena keteladanan pimpinan itu berkenaan dengan dedikasi, disiplin, keterbukaan, sikap lugas, dan keberanian bertindak dalam menyelesaikan masalah penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan, wewenang, dan lain-lain tindakan tak terpuji.
Terdapat beberapa aspek budaya yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas bagi aparatur pemerintah, sehingga kurang dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu antara lain:
1. Budaya paternalisme yaitu sikap yang terlalu berorientasi ke atas, akibatnya bawahan bekerja lebih menyenangi menunggu perintah dari atasan, sedangkan kreativitas, inisiatif berkurang bahkan cenderung dimatikan. Budaya ini perlu dikurangi agar tidak berkelebihan, yaitu dengan cara sebagai berikut:
2. Pemimpin perlu mengembangkan pola proses pengambilan keputusan bersama (group decision process) tanpa mengurangi wewenangnya dalam mengambil keputusan.
3. Bila perlu pengarahan dikurangi dan diganti dengan pola pemecahan masalah (problem solving oriented) sehingga setiap petugas merasa ikut bertanggung jawab pada setiap masalah organisasi/unit kerjanya.
4. Budaya manajemen tertutup yang artinya bahwa pemimpin merasa sebagai penguasa yang tidak perlu mengikutsertakan bawahannya sehingga timbul sikap saling curiga-mencurigai, tidak percaya, dan prasangka yang kurang menguntungkan dan lain-lain. Yang berakibat pekerjaan secara efektif dan efisien.
5. Budaya kurang mampu membedakan jam kerja dan jam dinas, urusan pribadi dan urusan kedinasan. Untuk itu disiplin kerja dan disiplin waktu perlu dibina dan ditingkatkan, dengan mengurangi kebiasaan yang tidak tepat pada jam kerja.
6. Budaya atau kebiasaan memberikan terlalu banyak pekerjaan dan tanggung jawab kepada seseorang yang aktif dan berprestasi dan kurang percaya terhadap yang belum memperoleh kesempatan untuk aktif dan berprestasi.
7. Budaya sistem famili dan koneksi yang di lingkungan aparatur pemerintah mengakibatkan pengangkatan pegawai dan pembinaan karier kurang memperhatikan profesionalisme dan prestasi. Budaya ini ditunjang lagi oleh kebiasaan berupa kecenderungan pilih kasih (like and dislike) dalam pembinaan dan pengembangan karier dan penempatan seorang pegawai. Kondisi ini harus segera ditiadakan mengingat semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi yang memerlukan personil yang berkualitas di lingkungan aparatur pemerintah.
8. Budaya asal bapak senang (ABS) yaitu budaya di dalam memberikan informasi/laporan kepada pimpinan dengan penuh rekayasa hal demikian dilakukan biasanya untuk menutupi kekurangan/kelemahan atau kegagalan dalam bekerja, tetapi juga karena rasa takut pada pimpinan dan sifat senang dipuji atau rasa kurang senang dikoreksi oleh atasannya. Budaya ini akan berakibat mempersulit pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dan bimbingan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
9. Budaya tidak senang diperiksa karena pengawasan cenderung bersifat mencari- cari kesalahan. Pengawasan hendaknya dikembangkan sebagai usaha membantu pihak yang diawasi untuk menyadari kekurangan dan kelemahannya disertai dorongan untuk memperbaiki melalui usaha sendiri. Setiap aparatur pemerintah hendaknya menyadari bahwa kegiatan pengawasan adalah pekerjaan yang rutin dan wajar yang tidak perlu ditakuti Perasaan takut dan tidak menyukai pengawasan itu hanya dapat dihindari jika setiap aparatur pemerintah mengembangkan kebiasaan bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berani karena benar takut karena salah.
Masih banyak budaya yang tersirat dalam adat istiadat, kebiasaan, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain yang ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan kegiatan setiap unsur manajemen.
· Transformasi Budaya Kerja Aparatur Negara
Tantangan yang dihadapi aparatur negara cukup memprihatinkan terutama karena masih ada pemimpin dan aparatur negara yang mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja. Oleh karena itu perlu segera dikembangkan budaya kerja aparatur demi terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengembangkan program yang menyangkut budaya kerja aparatur, peningkatan efisiensi, disiplin, penghematan, dan kesederhanaan hidup, yang semuanya diarahkan pada perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
Masalah mendasar dalam memahami dan mengimplementasikan budaya kerja itu merupakan tugas berat yang ditempuh secara utuh menyeluruh dalam waktu panjang karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap, dan perilaku, serta peradaban bangsa.
Budaya kerja aparatur negara dapat diawali dalam bentuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, institusi, atau sistem kerja, sikap, dan perilaku SDM aparatur yang melaksanakan. Interaksi antara ketiga unsur penting itulah yang sangat mempengaruhi pengembangan budaya kerja. Di samping faktor lingkungan yang sangat mempengaruhinya, unsur-unsur itu diinternalisasikan ke dalam setiap pribadi aparatur sehingga menghasilkan kinerja berupa produk dan jasa yang bermutu bagi peningkatan pelayanan masyarakat. Untuk mengimplementasikannya diperlukan perbaikan persepsi, pola pikir, dan mengubah perilaku yang dilakukan dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
Peningkatan kinerja aparatur baik secara individu dan secara nasional akan dapat berdayaguna bila nilai-nilai dasar budaya kerja dapat diterapkan melalui proses sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi dengan cara penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk pengembangan jati diri, sikap, dan perilaku aparatur negara sebagai pelayanan masyarakat; penerapan nilai-nilai budaya kerja melalui pengembangan kerja sama dan dinamika kelompok; penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki kebijakan publik; penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki pelaksanaan manajemen dan pelayanan masyarakat; penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan, evaluasi kinerja, dan penegakan hukum secara konsisten.
Budaya kerja ini diharapkan tidak terhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar bisa terwujud sebagai standard operating procedure. Karena itu dua pendekatan dapat ditempuh secara strategis, yaitu sosialisasi dari dalam aparatur negara sendiri dipadukan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat sangat strategis, karena dapat membentuk opini publik yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap perubahan lingkungan sosial yang mampu ”memaksa” perubahan sikap dari perilaku setiap aparatur negara.
D. Kesimpulan
Saat ini, pegawai pemerintah atau yang lebih dikenal dengan sebutan PNS, terkadang hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh fenomena yang terjadi di masyarakat seperti birokrasi yang ruwet, berbagai macam pungutan, dan sebagainya, selain maraknya kasus-kasus korupsi yang menimpa pegawai pemerintah baik dari kalangan atas maupun bawah, dari pemerintah pusat maupun daerah.
Secara umum dapat dikatakan bahwa birokrasi pemerintahan belumlah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kegemukan, berjalan lambat, belum proporsional dan profesional. Hampir 50% PNS belum produktif, efisien, dan efektif, ditinjau dari aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan. Dari sisi kelembagaan, masih terjadi duplikasi atau overlapping.
Dilihat dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik, terjadi sistem prosedur pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit, dan terjadi praktik KKN. Oleh karena itu komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional harus ditindaklanjuti.
Dalam hal pengawasan dan akuntabilitas aparatur, masih terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Masih banyak terjadi praktik KKN, antara lain disebabkan: pertama, masih banyak peraturan perundang-undangan yang memberi peluang terjadinya praktik KKN dan perlu ditinjau kembali.
2. Budaya minta dilayani menjadi budaya melayani masyarakat memerlukan waktu untuk diubah.
3. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dan tingkat disiplin aparatur, dan keempat, belum berfungsinya secara baik aparat pengawas fungsional pemerintah termasuk aparat penegak hukum.
Daftar Bacaan
Bruce M. Meglino, Elizabeth C. Ravlin, Cheryl L. Adkins, 1989, A Work Values Approach
and Its Relationship to Individual Outcomes, Journal of Applied Psychology, Jun Vol. 74 (3) 424 – 432
Covey, Stephen R., The Seven Habits of Highly People, 1993, Simen & Schuster. Inc.
---------------------, 1994., First Things First(Terjemehan dalam Bahasa Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
---------------------, 1993., Principle Centered Leadership, Simon & Schuster. Inc.
Drucker, Peter., 1954., Practice of Management, Harper & RPW, New York.
Gering Supriyadi, 2003., Budaya Kerja Organisasi Pemerintah, Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan I dan II, Lembaga Administrasi Negara.
Goetsch, David L and Davis, Stanley B., 2002, Pengantar Manajemen Mutu (Versi Bahasa Indonesia), PT Prehallindo, Jakarta.
Ishikawa, Kaoru, 1984, Quality Control Circle at Work, APO, Tokyo.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004.
Kerangka Acuan Pembangunan Budaya Aparatur Negara, Tahun Anggaran 2001, Kantor Menpan, Lampiran 2.
Robbins, P Stephen, 2003, Perilaku Organisasi, Jilid 2, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
Triguno, 2004, Budaya Kerja; menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menciptakan produktivitas kerja, PT Golden Trayon Press, Jakarta.
Vijay Sathe, 1983, Implication of Corporate Culture; A manager’s guide to action, Organizational Dynamics, Fal Vol. 12 (2) 5 – 23.
Yayat Hayati Djatmiko, 2003, Perilaku Organ isasi, Alfabeta, Bandung.
Budaya Kerja itu sudah lama dikenal oleh umat manusia, namun belum disadari bahwa suatu keberhasilan kerja itu berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan tersebut dinamakan Budaya. Oleh karena budaya tersebut dikaitkan dengan mutu/kualitas kerja, maka dinamakan Budaya Kerja.
Budaya kerja merupakan suatu komitmen organisasi yang luas dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik. Untuk mencapai tingkat kualitas yang makin lebih baik tersebut diharapkan bersumber dari setiap individu yang terkait dalam organisasi kerja itu sendiri. Setiap fungsi atau proses kerja mempunyai perbedaan cara kerja, yang akan mengakibatkan berbedanya nilai-nilai yang cocok untuk diambil dalam kerangka kerja organisasi. Seperti nilai-nilai apa yang sepatutnya dimiliki oleh pimpinan puncak dan pemimpin lainnya, bagaimana perilaku setiap orang akan mempengaruhi kinerja mereka. Budaya Kerja lebih merupakan suatu proses yang tanpa akhir atau terus-menerus.
Dengan menerapkan manajemen kualitas budaya kerja tersebut, di benua asia bermunculan negara-negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapore, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.
Budaya Kerja memiliki peranan yang luas, seperti halnya Manajemen, baik Manajemen SDM ataupun Manajemen Keuangan dan sebagainya dalam hal membangun sebuah organisasi yang kokoh dan kuat yang mampu bertahan hidup dalam menghadapi masa-masa perubahan dan penuh persaingan seperti sekarang ini.
B. Tinjauan Teori
1. Konsep Budaya Kerja
1.1. Pengertian Kebudayaan
Sebelum membicarakan konsep budaya kerja, sudah barang tentu kita harus membicarakan tentang apakah kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam perjalanan sejarahnya dimulai dari yang paling sederhana, berkembang, dan maju terus setahap demi setahap sampai pada yang kompleks dan modern seperti sekarang ini.
Budaya adalah pikiran, akal budi dan daya (kekuatan, kemampuan, ataupotensi). Budaya dapat dilihat dari dua sisi, yakni pertama dari sisi objek (hasil pemikiran/kerja/karya manusia) dan kedua dari sisi sosial kemasyarakatan (moral, nilai, adat istiadat atau aturan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat/organisasi dan sukar diubah).
Dalam ilmu Antropologi, kebudayaan adalah keterkaitan antara pola pikir, perilaku, dan artifak pada suatu kelompok etnik tertentu. Konsep ini kemudian dipinjam oleh ilmu manajemen dan diberlakukan pada kelompok kerja (bukan etnik).
Menurut Edgar H. Schein, budaya adalah suatu pola dari asumsi dasar dimana kelompok telah mengetahui bahwa asumsi itu dapat memecahkan masalah dalam melakukan adaptasi ekstern dan integrasi intern, dan telah berjalan dengan baik serta dinyatakan sebagai hal yang bernar. Oleh karena itu perlu diajarkan kepada anggota kelompok yang baru bahwa ini merupakan cara yang benar untuk dihayati, dipikirkan, dan dirasakan. Asumsi dasar tersebut berupa kebersamaan yang meliputi:
a. kebersamaan atas sesuatu (shared-things), misalnya pakaian seragam;
b. kebersamaan perkataan (shared-saying), misalnya ungkapan, semboyan;
c. kebersamaan dalam perbuatan (shared-doing), misalnya kerja bakti, gotong royong;
d. kebersamaan dalam perasaan (shared-feeling), misalnya ucapan ulang tahun, belasungkawa.
Pola pikir (falsafah, kepercayaan, keyakinan, tahayul) adalah acuan utama yang dijadikan pedoman perilaku oleh seluruh anggota kelompok. Dalam bahasa psikologinya, disebut kognisi yang berisi belief, attitude, superego, dan sebagainya, yang terdapat dalam diri orang per orang. Perilaku setiap orang dalam kelompok itu akan selalu mengacu pada pola pikir tersebut, sementara semua benda yang dibuat dan digunakan anggota kelompok (mulai alat rumah tangga sampai kelengkapan bersembahyang) disebut artifak. Ketiga unsur kebudayaan ini tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain, karena pada hakikatnya ketiganya merupakan kesatuan.
Sumber budaya adalah pertama dari hati dan pikiran manusia, dan kedua dari kesadaran dan kerelaan manusia, sedangkan pelaku budaya adalah manusia (baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat/organisasi).
Fungsi dan kegunaan budaya adalah sebagai berikut:
a) Identitas dan citra suatu masyarakat;
b) Pengikat suatu masyarakat atau organisasi
c) Sumber inspirasi, kebanggaan dan sumber daya
d) Kekuatan penggerak/dinamisator
e) Kemampuan untuk membentuk nilai tambah
f) Pola perilaku
g) Warisan dari leluhur
h) Substitusi formalitas (pengganti perintah formal)
i) Mekanisme adaptasi terhadap perubahan, serta
j) Proses terjadinya bangsa sehingga sama dengan negara.
Tingkat budaya adalah:
1) Tingkat pertama (Artifac), yaitu produk/barang, jasa dan tingkah laku anggota masyarakat. Sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan jika seseorang berhubungan dengan suatu kelompok/masyarakat baru dengan budaya yang tidak dikenalnya;
2) Tingkat kedua (espoused value), yaitu nilai-nilai yang didukung dengan alasan yang diberikan oleh sebuah organisasi/masyarakat untuk mendukung caranya melakukan sesuatu;
3) Tingkat ketiga (basic assumptions), yaitu keyakinan yang dianggap sudah ada oleh suatu anggota organisasi/masyarakat (sumber nilai, persepsi).
1.2. Beberapa pengertian terkait dengan Budaya Kerja
Kerja adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Secara formal, kerja diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mencarai nafkah (penghasilan).
Budaya kerja lebih merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi tersebut. Hal ini akan menjadi eksplisit jika kita mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem dari makna yang dianut bersama. Budaya kerja dapat dikatakan pula sebagai suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita cita, pendapat, dan tindakan.
Budaya Kerja dapat diwujudkan setelah melalui proses yang panjang. Hal ini dikarenakan perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tak henti-hentinya terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan.
Produktivitas Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau penyempurnaan apa yang telah dicapai, dengan menerapkan metoda-metoda baru serta yakin akan kemajuan yang akan diperolehnya. Dalam hal ini dapat dilihat kaitan antara kepribadian dan hasil kerja di mana di dalam kepribadian terkandung unsur bakat, keterampilan, minat, sifat, gairah, dan nilai-nilai. Kepribadian tersebut menjadi sikap, kemudian menjadi perilaku yang mengandung unsur semangat, disiplin, rajin, jujur, tanggung jawab, hemat, integritas; sehingga hasil kerja akan mencapai kualitas yang tinggi atau memuaskan.
1.3. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Budaya Kerja
Budaya kerja menjalankan sejumlah fungsi dalam sebuah organisasi. Pertama, budaya kerja mempunyai satu peranan dalam menetapkan tapal batas, artinya budaya kerja akan menciptakan pembedaan yang jelas antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Kedua, budaya kerja akan membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya kerja akan mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang.
Budaya kerja akan lebih meningkatkan kemantapan dalam sistem kerja dan sistem sosial dalam suatu organisasi. Dalam hal ini budaya kerja akan dapat menjadi perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Dan yang terakhir, budaya kerja akan berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan.
Secara alami budaya kerja akan sukar dipahami, tidak berwujud, bersifat implisit, dan dianggap biasa saja. Tetapi, setiap organisasi akan mengembangkan seperangkat inti pengandaian, pemahaman, dan aturan implisit yang mengatur perilaku sehari-hari dalam tempat kerja. Sebelum seorang pegawai baru belajar aturan-aturan itu, mereka tidak akan diterima baik sebagai anggota penuh dari organisasi tersebut.
Peran budaya kerja dalam mempengaruhi perilaku karyawan tampaknya akan semakin penting di tempat kerja dewasa ini. Dengan telah dilebarkannya rentang kendali, didaftarkannya struktur, diperkenalkannya tim-tim, dikuranginya formalisasi, dan diberdayakannya karyawan oleh suatu organisasi, makna bersama yang diberikan oleh suatu budaya yang kuat memastikan bahwa semua orang akan diarahkan kepada arah yang sama.
Tujuan fundamental dari Budaya Kerja adalah untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran sebagai pelanggan, pemasok, dan komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien serta menggembirakan. Oleh karenanya, Budaya Kerja berupaya mengubah budaya komunikasi tradisional menjadi perilaku manajemen modern, sehingga tertanam kepercayaan dan semangat kerja sama yang tinggi serta disiplin. Hal ini tentunya akan mengakibatkan produktivitas kerja semakin meningkat.
Suatu organisasi yang memiliki Budaya Kerja yang kuat akan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, hal ini dikarenakan para pekerja/pegawainya telah mengetahui dan memahami akan “Pekerjaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut” (what to do and how to do it).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan budaya kerja itu adalah:
a. meningkatkan kualitas hasil kerja
b. meningkatkan kualitas pelayanan
c. menciptakan budaya kualitas
d. meningkatkan profesionalitas
e. mengurangi kelemahan birokrasi.
Melaksanakan budaya kerja mempunyai arti yang sangat dalam karena akan engubah sikap dan perilaku sumber daya manusia dalam mencapai produktivitas kerja ang lebih tinggi dalam menghadapi tuntutan dan tantangan di masa yang akan datang.
Manfaat yang diharapkan dari penerapan Budaya Kerja antara lain sebagai berikut:
a. Menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik;
b. Membuka seluruh jaringan komunikasi, kegotongroyongan, kekeluargaan, ehingga cepat menemukan dan memperbaiki kesalahan dan cepat enyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar;
c. Mengurangi laporan berupa data-data dan informasi yang salah dan palsu.
Manfaat lainnya yang dapat muncul antara lain kepuasan kerja meningkat, ergaulan yang lebih akrab, disiplin meningkat, pengawasan fungsional berkurang, ingkat absensi turun, keinginan belajar yang tinggi, keinginan memberikan yang terbaik agi organisasi, dan lain-lain. Lebih jauh, Roland E. Wolseley dan Laurence R. Campbell dalam bukunya “Exploring Journalism” menyatakan bahwa:
1. Orang yang terlatih dalam kelompok budaya kerja akan memecahkan permasalahan secara mandiri dengan bantuan keahliannya berdasarkan metode ilmu pengetahuan, dibangkitkan oleh pemikiran yang kritis, kreatif, tidak menghargai penyimpangan akal bulus dan pertentangan.
2. Orang yang terdidik melalui kelompok budaya kerja akan berusaha menyesuakan diri antara kehidupan pribadinya dengan kebiasaan sosialnya, baik nilai nilai spiritual maupun standar-standar etika yang fundamental untuk menyerasikan kepribadian dan moral karakternya.
3. Orang yang terdidik dalam kelompok budaya kerja akan mempersiapkan dirinya dengan pengetahuan umum dan keahlian-keahlian khusus dalam mengelola tugas atau kewajibannya dalam bidangnya, demikian pula dalam hal berproduksi dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
4. Orang yang terlatih dalam kelompok budaya kerja akan memahami dan menghargai lingkungannya seperti alam, ekonomi, sosial, politik, budaya dan menjaga kelestarian sumber-sumber alam, memelihara stabilitas dan kontinuitas masyarakat yang bebas sebagai suatu kondisi yang harus ada.
5. Orang yang terlatih dalam kelompok budaya kerja akan berpartisipasi dengan loyal kepada kehidupan rumah tangganya, sekolah, masyarakat, dan bangsanya, penuh tanggungjawab sebagai manusia merdeka dengan mengisi kemerdekaannya, serta memberi tempat secara berdampingan kepada oposisi yang bereaksi dengan yang memegang kekuasaan sebaik mungkin.
1.4. Unsur dan Prinsip Budaya Kerja
Unsur dasar budaya kerja merupakan suatu mata rantai proses, dimana setiap kegiatan berkaitan antara satu proses dengan proses lainnya atau suatu hasil pekerjaan merupakan suatu masukan bagi proses pekerjaan lainnya. Dalam suatu organisasi bekerja akan melalui serangkaian proses yang saling berkaitan, yang terjadi melalui dan melewati batas-batas birokrasi.
Kekuatan rantai proses tersebut tergantung pada rangkaian terlemah pada proses individual. Kesalahan dalam suatu proses akan berpengaruh pada kualitas produk akhir, oleh karena itu jaminan mutu terletak pada kekuatan setiap rangkaian yang berjalan benar sejak saat pertama pada setiap tahap pekerjaan.
Setiap organisasi memiliki berbagai metode dan aneka ragam proses kerja, baik yang bersifat administratif maupun yang manufaktur. Seseorang dapat bekerja secara individual maupun bekerja sama dengan lainnya dalam setiap tahapan proses ,seperti mengetik surat, menjalankan mesin, menyusun kebijaksanaan. Semua berbeda, tetapi mempunyai kesamaan. Setiap proses mempunyai sifat peran sebagai pelanggan dan pemasok atau saling melayani, untuk internal.
Budaya Kerja, sebagaimana halnya dengan budaya pada umumnya, juga berkaitan erat dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu organisasi dan proses yang terjadi dalam membentuk suatu kebiasaan – sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di atas – merupakan faktor-faktor yang penting yang dapat mendorong inisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi organisasi tersebut. Untuk dapat meraih sukses dan bertahan hidup suatu organisasi dituntut untuk bergerak cepat melakukan pendekatan-pendekatan untuk menemukan suatu Budaya Kerja yang sesuai dan cocok bagi organisasi tersebut serta mulai memperhatikan sisi mental dari organisasi, di mana umumnya berkisar pada kepercayaan dan kreativitas.
Budaya Kerja dapat dikatakan sebagai suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan. Budaya Kerja dapat diwujudkan setelah melalui proses yang panjang. Hal ini dikarenakan perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tak henti-hentinya terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan.
Budaya Kerja menjalankan sejumlah fungsi dalam sebuah organisasi. Budaya Kerja juga memiliki suatu tujuan fundamental, yaitu untuk membangun SDM seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran sebagai pelanggan pemasok dan komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien serta menggembirakan. Manfaat yang diharapkan dari penerapan Budaya Kerja antara lain agar dapat menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik, membuka seluruh jaringan komunikasi, kegotongroyongan, kekeluargaan, sehingga cepat menemukan dan memperbaiki kesalahan dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar, mengurangi laporan berupa data-data dan informasi yang salah dan palsu.
Unsur dasar budaya kerja itu adalah mata rantai proses, dimana tiap kegiatan berkaitan dengan proses lainnya atau suatu hasil pekerjaan merupakan suatu masukan bagi proses pekerjaan lainnya. Dalam suatu organisasi bekerja melalui serangkaian proses yang saling berkaitan, yang terjadi melalui dan melewati batas-batas birokrasi.
1.5. Nilai Budaya
Sistem nilai budaya merupakan konsepsi nilai yang hidup dalam alam pemikiran sekelompok manusia/individu yang sangat berpengaruh terhadap budaya kerja aparatur negara. Hal tersebut disebabkan secara praktis budaya kerja mengandung beberapa pengertian. Budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai-nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku dalam bekerja. Di dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan saling ketergantungan (interdependensi) baik sosial maupun lingkungan sosial. Pada hakikatnya, bekerja merupakan bentuk atau cara manusia mengaktualisasikan dirinya, di samping itu bekerja juga merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai, keyakinan yang dianutnya, dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya yang bermutu dalam pencapaian tujuan. Permasalahan dalam budaya kerja yang dihadapi adalah terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi pemerintahan sehingga melemahkan disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja.
1.6. Budaya Kerja dalam Organisasi Pemerintah
Wawasan tugas organisasi pemerintah merupakan pemahaman terhadap wawasan/pandangan kondisi terhadap lingkungan kerja yang mempengaruhi organisasi/unit kerja baik internal maupun eksternal. Untuk memahami wawasan tugas organisasi pemerintah, setidaknya kita harus memahami visi dan misi organisasi tersebut. Secara sederhana, Burt Nanus mengartikan visi sebagai gambaran masa depan suatu organisasi yang realistik, kredibel, dan atraktif. Visi organisasi merupakan visi bersama (shared vision) yang berasal dari perpaduan visi- visi pribadi anggota organisasi, atau setidak-tidaknya merupakan visi yang disepakati oleh seluruh jajaran organisasi. Sedangkan misi merupakan suatu pengaturan komprehensif dan singkat mengenai tujuan suatu organisasi, program, ataupun subprogram. Dalam Inpres No. 7/1999 tentang AKIP menyebutkan bahwa misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan tersebut diharapkan seluruh pagawai dari pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.
Berbicara mengenai budaya kerja organisasi pemerintah, tentunya akan selalu terkait erat dengan kode etik pegawai negeri sipil yang tercantum dalam pasal 13 PP No 42 tahun 2004. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan sehari-hari.
Pegawai Negeri Sipil dalam bersikap, bertingkah laku, dan melakukan perbuatannya diharapkan selalu mengacu pada kode etik Pegawai Negeri Sipil, karena kode etik tersebut mengarahkan kepada implementasi nilai-nilai etika yang baik yang mendorong kelancaran dalam pencapaian tujuan pemerintah. Agar etika bisa terwujud dengan baik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Franz Magnis-Suseno SJ menyatakan bahwa ada empat unsur utama yang mempengaruhi keberhasilan perwujudan etika dalam organisasi pemerintah, yaitu: (1) adanya etos kerja yang kuat, (2) yang ditunjang oleh moralitas pribadi pegawai/karyawan bersangkutan, (3) yang diarahkan oleh kepemimpinan yang bermutu, dan (4) didukung oleh syarat-syarat sistemik.
Dalam melaksanakan budaya kerja dalam manajemen modern diperlukan banyak kreativitas dan kombinasi baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal yang paling mendasar adalah penguasaan atas nilai-nilai yang patut diangkat dalam administrasi/manajemen dalam rangka menghadapi berbagai macam tantangan yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
C. Analisis
· Aspek Budaya dan Aparatur Pemerintah
Di lingkungan aparatur pemerintah sangat diharapkan dapat diciptakan dan dikembangkan sistem nilai berupa disiplin nasional agar menjadi kebiasaan hidup di dalam dan di luar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur pemerintah maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam penggarisan GBHN disiplin nasional diartikan suatu sikap mental bangsa yang tercermin dalam pembuatan atau tingkah laku berupa kepatuhan dan ketaatan, baik secara sadar maupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku dengan keyakinan bahwa dengan norma-norma tersebut tujuan nasional dapat dicapai. Dengan kata lain esensi disiplin nasional adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap aspirasi dan cita-cita nasional, ideologi negara, dan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan juga tanggung jawab sosial.
Di dalam kepatuhan dan ketaatan itu secara konkrit berarti adanya kesediaan untuk mematuhi, menghormati, dan adanya kemampuan melaksanakan suatu sistem nilai yang mengharuskan seseorang tunduk pada putusan, perintah, atau peraturan yang berlaku di masyarakat, khususnya di lingkungan kerja masing-masing. Dengan kata lain bahwa disiplin nasional tidak mungkin terwujud tanpa disiplin pribadi berupa kebiasaan yang melekat pada diri seseorang, tidak terkecuali bagi para aparatur pemerintah secara perseorangan.
Disiplin pribadi di dalam kehidupan sosial budaya Indonesia tampak dipengaruhi oleh kepemimpinan, sehubungan dengan itu masalah keteladanan menjadi sangat penting artinya, karena keteladanan pimpinan itu berkenaan dengan dedikasi, disiplin, keterbukaan, sikap lugas, dan keberanian bertindak dalam menyelesaikan masalah penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan, wewenang, dan lain-lain tindakan tak terpuji.
Terdapat beberapa aspek budaya yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas bagi aparatur pemerintah, sehingga kurang dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu antara lain:
1. Budaya paternalisme yaitu sikap yang terlalu berorientasi ke atas, akibatnya bawahan bekerja lebih menyenangi menunggu perintah dari atasan, sedangkan kreativitas, inisiatif berkurang bahkan cenderung dimatikan. Budaya ini perlu dikurangi agar tidak berkelebihan, yaitu dengan cara sebagai berikut:
2. Pemimpin perlu mengembangkan pola proses pengambilan keputusan bersama (group decision process) tanpa mengurangi wewenangnya dalam mengambil keputusan.
3. Bila perlu pengarahan dikurangi dan diganti dengan pola pemecahan masalah (problem solving oriented) sehingga setiap petugas merasa ikut bertanggung jawab pada setiap masalah organisasi/unit kerjanya.
4. Budaya manajemen tertutup yang artinya bahwa pemimpin merasa sebagai penguasa yang tidak perlu mengikutsertakan bawahannya sehingga timbul sikap saling curiga-mencurigai, tidak percaya, dan prasangka yang kurang menguntungkan dan lain-lain. Yang berakibat pekerjaan secara efektif dan efisien.
5. Budaya kurang mampu membedakan jam kerja dan jam dinas, urusan pribadi dan urusan kedinasan. Untuk itu disiplin kerja dan disiplin waktu perlu dibina dan ditingkatkan, dengan mengurangi kebiasaan yang tidak tepat pada jam kerja.
6. Budaya atau kebiasaan memberikan terlalu banyak pekerjaan dan tanggung jawab kepada seseorang yang aktif dan berprestasi dan kurang percaya terhadap yang belum memperoleh kesempatan untuk aktif dan berprestasi.
7. Budaya sistem famili dan koneksi yang di lingkungan aparatur pemerintah mengakibatkan pengangkatan pegawai dan pembinaan karier kurang memperhatikan profesionalisme dan prestasi. Budaya ini ditunjang lagi oleh kebiasaan berupa kecenderungan pilih kasih (like and dislike) dalam pembinaan dan pengembangan karier dan penempatan seorang pegawai. Kondisi ini harus segera ditiadakan mengingat semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi yang memerlukan personil yang berkualitas di lingkungan aparatur pemerintah.
8. Budaya asal bapak senang (ABS) yaitu budaya di dalam memberikan informasi/laporan kepada pimpinan dengan penuh rekayasa hal demikian dilakukan biasanya untuk menutupi kekurangan/kelemahan atau kegagalan dalam bekerja, tetapi juga karena rasa takut pada pimpinan dan sifat senang dipuji atau rasa kurang senang dikoreksi oleh atasannya. Budaya ini akan berakibat mempersulit pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dan bimbingan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
9. Budaya tidak senang diperiksa karena pengawasan cenderung bersifat mencari- cari kesalahan. Pengawasan hendaknya dikembangkan sebagai usaha membantu pihak yang diawasi untuk menyadari kekurangan dan kelemahannya disertai dorongan untuk memperbaiki melalui usaha sendiri. Setiap aparatur pemerintah hendaknya menyadari bahwa kegiatan pengawasan adalah pekerjaan yang rutin dan wajar yang tidak perlu ditakuti Perasaan takut dan tidak menyukai pengawasan itu hanya dapat dihindari jika setiap aparatur pemerintah mengembangkan kebiasaan bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berani karena benar takut karena salah.
Masih banyak budaya yang tersirat dalam adat istiadat, kebiasaan, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain yang ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan kegiatan setiap unsur manajemen.
· Transformasi Budaya Kerja Aparatur Negara
Tantangan yang dihadapi aparatur negara cukup memprihatinkan terutama karena masih ada pemimpin dan aparatur negara yang mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja. Oleh karena itu perlu segera dikembangkan budaya kerja aparatur demi terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengembangkan program yang menyangkut budaya kerja aparatur, peningkatan efisiensi, disiplin, penghematan, dan kesederhanaan hidup, yang semuanya diarahkan pada perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
Masalah mendasar dalam memahami dan mengimplementasikan budaya kerja itu merupakan tugas berat yang ditempuh secara utuh menyeluruh dalam waktu panjang karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap, dan perilaku, serta peradaban bangsa.
Budaya kerja aparatur negara dapat diawali dalam bentuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, institusi, atau sistem kerja, sikap, dan perilaku SDM aparatur yang melaksanakan. Interaksi antara ketiga unsur penting itulah yang sangat mempengaruhi pengembangan budaya kerja. Di samping faktor lingkungan yang sangat mempengaruhinya, unsur-unsur itu diinternalisasikan ke dalam setiap pribadi aparatur sehingga menghasilkan kinerja berupa produk dan jasa yang bermutu bagi peningkatan pelayanan masyarakat. Untuk mengimplementasikannya diperlukan perbaikan persepsi, pola pikir, dan mengubah perilaku yang dilakukan dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
Peningkatan kinerja aparatur baik secara individu dan secara nasional akan dapat berdayaguna bila nilai-nilai dasar budaya kerja dapat diterapkan melalui proses sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi dengan cara penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk pengembangan jati diri, sikap, dan perilaku aparatur negara sebagai pelayanan masyarakat; penerapan nilai-nilai budaya kerja melalui pengembangan kerja sama dan dinamika kelompok; penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki kebijakan publik; penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki pelaksanaan manajemen dan pelayanan masyarakat; penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan, evaluasi kinerja, dan penegakan hukum secara konsisten.
Budaya kerja ini diharapkan tidak terhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar bisa terwujud sebagai standard operating procedure. Karena itu dua pendekatan dapat ditempuh secara strategis, yaitu sosialisasi dari dalam aparatur negara sendiri dipadukan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat sangat strategis, karena dapat membentuk opini publik yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap perubahan lingkungan sosial yang mampu ”memaksa” perubahan sikap dari perilaku setiap aparatur negara.
D. Kesimpulan
Saat ini, pegawai pemerintah atau yang lebih dikenal dengan sebutan PNS, terkadang hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh fenomena yang terjadi di masyarakat seperti birokrasi yang ruwet, berbagai macam pungutan, dan sebagainya, selain maraknya kasus-kasus korupsi yang menimpa pegawai pemerintah baik dari kalangan atas maupun bawah, dari pemerintah pusat maupun daerah.
Secara umum dapat dikatakan bahwa birokrasi pemerintahan belumlah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kegemukan, berjalan lambat, belum proporsional dan profesional. Hampir 50% PNS belum produktif, efisien, dan efektif, ditinjau dari aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan. Dari sisi kelembagaan, masih terjadi duplikasi atau overlapping.
Dilihat dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik, terjadi sistem prosedur pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit, dan terjadi praktik KKN. Oleh karena itu komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional harus ditindaklanjuti.
Dalam hal pengawasan dan akuntabilitas aparatur, masih terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Masih banyak terjadi praktik KKN, antara lain disebabkan: pertama, masih banyak peraturan perundang-undangan yang memberi peluang terjadinya praktik KKN dan perlu ditinjau kembali.
2. Budaya minta dilayani menjadi budaya melayani masyarakat memerlukan waktu untuk diubah.
3. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dan tingkat disiplin aparatur, dan keempat, belum berfungsinya secara baik aparat pengawas fungsional pemerintah termasuk aparat penegak hukum.
Daftar Bacaan
Bruce M. Meglino, Elizabeth C. Ravlin, Cheryl L. Adkins, 1989, A Work Values Approach
and Its Relationship to Individual Outcomes, Journal of Applied Psychology, Jun Vol. 74 (3) 424 – 432
Covey, Stephen R., The Seven Habits of Highly People, 1993, Simen & Schuster. Inc.
---------------------, 1994., First Things First(Terjemehan dalam Bahasa Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
---------------------, 1993., Principle Centered Leadership, Simon & Schuster. Inc.
Drucker, Peter., 1954., Practice of Management, Harper & RPW, New York.
Gering Supriyadi, 2003., Budaya Kerja Organisasi Pemerintah, Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan I dan II, Lembaga Administrasi Negara.
Goetsch, David L and Davis, Stanley B., 2002, Pengantar Manajemen Mutu (Versi Bahasa Indonesia), PT Prehallindo, Jakarta.
Ishikawa, Kaoru, 1984, Quality Control Circle at Work, APO, Tokyo.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004.
Kerangka Acuan Pembangunan Budaya Aparatur Negara, Tahun Anggaran 2001, Kantor Menpan, Lampiran 2.
Robbins, P Stephen, 2003, Perilaku Organisasi, Jilid 2, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
Triguno, 2004, Budaya Kerja; menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menciptakan produktivitas kerja, PT Golden Trayon Press, Jakarta.
Vijay Sathe, 1983, Implication of Corporate Culture; A manager’s guide to action, Organizational Dynamics, Fal Vol. 12 (2) 5 – 23.
Yayat Hayati Djatmiko, 2003, Perilaku Organ isasi, Alfabeta, Bandung.
Langganan:
Postingan (Atom)
